Legislator Golkar Sardy Wahab Bongkar Dugaan Proyek Titipan di RKPD DKI, Desak Transparansi dan Evaluasi

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, melontarkan kritik keras terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia menyoroti munculnya berbagai program yang menurutnya merupakan "proyek titipan" dari pihak tertentu dan bukan hasil perencanaan murni dari dinas terkait.

Dalam rapat Komisi D bersama jajaran Pemprov DKI, Sardy mempertanyakan alasan sejumlah program sudah mulai dimunculkan meski tahapan pembahasan RKPD seharusnya diawali dengan evaluasi kegiatan sebelumnya.

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, Ketua Golkar Jakarta Zaki Iskandar Gelar Safari Ramadhan dan Santunan Anak Yatim di 5 Wilayah

Ia menegaskan bahwa perencanaan semestinya berbasis kebutuhan dan kinerja, bukan pesanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik atau birokrasi.

"Ini sudah mulai muncul proyek, program ini, program ini sudah dimunculkan. Ini belum berbicara masalah anggaran, tapi apakah Kadis-Kadis kita ini semua ada titipan dari atas? Atau dari pejabat mana?" tegas Sardy.

Ia menyebut keberadaan "proyek titipan" ini berpotensi merugikan publik karena menggeser prioritas pembangunan yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan warga Jakarta.

Menurutnya, dinas-dinas sering menjadi korban tekanan politik dalam penyusunan program kerja.

"Kasihan Ibu Kadis dan Pak Kadis, titip dari sini, titip dari sini. Saya tahu itu, enggak perlu bohong. Ini yang saya katakan itu nyata," ujarnya.

Sardy juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang disebutnya paling mengetahui asal-usul "program titipan" tersebut.

Ia mendesak Bappeda bersikap transparan dan selektif dalam mengakomodasi usulan dari berbagai pihak.

"Khususnya di Bappeda, di Perencanaan, ini yang tahu. Ini titipan rencana ini dari mana, dari mana, bukan dari Kadis datangnya. Ini perlu diperhatikan," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan Jakarta menggunakan uang rakyat, sehingga setiap program harus dipastikan benar-benar dibutuhkan dan memiliki dampak langsung bagi warga.

"Karena posisi kita ingin membangun Jakarta, membangun Jakarta ini pakai duit masyarakat. Kalau sudah tahu kita itu uang masyarakat, kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan 'Asal Bapak Senang'," tegasnya.