Mahasiswa Kepung Istana, DPR dan MK Hari Ini, Gugat Kebijakan Ekonomi hingga UU APBN

AKURAT JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dalam skala besar melanda sejumlah titik strategis di Jakarta hari ini, Senin, 15 Juni 2026.

Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pusat konsentrasi massa dari berbagai elemen mahasiswa serta organisasi masyarakat sipil.

Salah satu pergerakan dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK).

Baca Juga: Isu Penghapusan BBM Pertalite di Media Sosial, Ini Penjelasan Pertamina

Massa menggelar aksi di depan Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB. Mengusung tema “Tata Ulang Indonesia”, BEM UBK membawa enam tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintahan saat ini.

Enam tuntutan tersebut menyoroti berbagai isu sensitif, mulai dari desakan penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, hingga peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI.

Mahasiswa juga menuntut penghentian militerisme demi menegakkan supremasi sipil.

Di sektor ekonomi dan sosial, massa mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meninjau ulang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta menjamin hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aksi penolakan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah ini juga meluas ke kampus lain. Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina menjadwalkan pergerakan massa dengan titik kumpul di lobi Gedung Nurcholis Madjid pada pukul 13.00 WIB, sebelum bergeser menuju lokasi aksi.

Sementara itu, kawasan di depan Gedung DPR/MPR RI riuh oleh aksi yang digalang Kelompok Cipayung Jakarta.

Aliansi ini mempertemukan sejumlah organisasi mahasiswa eksternal seperti PMKRI, GMNI, LMND, dan Hima Persis Jakarta.

Tak hanya di jalanan, gugatan terhadap kebijakan negara juga berlangsung di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia menggalang solidaritas masyarakat sipil untuk mengawal sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026.

Sidang perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon. Koalisi menilai postur anggaran dalam UU APBN tersebut mengancam masa depan dan akses pendidikan nasional.

Akibat konsentrasi massa di tiga titik utama—Istana, DPR, dan MK—arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol Ibu Kota diprediksi mengalami kepadatan. Pengendara diimbau untuk mencari rute alternatif sepanjang hari ini. (*)