Dukung Satgas Anti Rentenir, Bupati Tangerang Minta Lembaga Pembiayaan Daerah Permudah Syarat Pinjaman

AKURAT JAKARTA - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di Kabupaten Tangerang.

Langkah strategis yang digagas oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang ini diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Maesyal Rasyid dalam Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Tangerang pada Jumat, 11 September 2026.

Baca Juga: Prediksi Skor Hoffenheim vs Stuttgart di Bundesliga, 12 September 2026: Mampukah Die Kraichgauer Bangkit?

Tugas Jelas Satgas dan Sinergi dengan Pemda

Bupati Maesyal menegaskan bahwa Satgas Anti Rentenir tidak boleh hanya sekadar menjadi simbol. Satgas harus memiliki uraian tugas yang jelas dan konkret, mulai dari menerima laporan warga hingga mengeksekusi solusi nyata di lapangan.

"Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya; menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit, dan tidak banyak persyaratan," ujar Bupati Maesyal.

Menurutnya, efektivitas satgas ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemda dan MES menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan proses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Baca Juga: Mengulik Honda Supra X Cross 125: Motor Bebek Trail dengan Harga Ramah Kantong, Performa Torsi 9,55 Nm yang Tetap Andal di Jalanan

Siapkan Solusi Alternatif Lewat BPR, LKM, dan UPDB

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak hanya fokus pada aspek pengawasan dan penindakan.

Bupati Maesyal menginstruksikan sejumlah lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah untuk menjadi garda terdepan dalam menyediakan alternatif modal usaha yang sehat.

Lembaga pembiayaan daerah yang dilibatkan antara lain: BPR (Bank Perkreditan Rakyat), PT LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan UPDB (Unit Pengelola Dana Bergulir).

Bupati meminta lembaga-lembaga tersebut memangkas birokrasi yang rumit dan memberikan beban bunga atau bagi hasil yang seringan mungkin bagi masyarakat kecil.

"Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM, dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya, dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir," tegasnya.