Pro-Kontra Penghapusan Rute TransJakarta Koridor 1 Blok M - Kota Tua Berlanjut, Pengamat Ini Termasuk yang Setuju, Berikut Alasannya

AKURAT JAKARTA - Pro dan kontra wacana penghapusan Rute TransJakarta Koridor 1, Blok M - Kota Tua, masih terus berlanjut. Ada yang menolak, tapi ada juga yang setuju.

Pengamat Transportasi Publik, Alvinsyah, salah satu pihak yang setuju, tapi dengan sejumlah catatan.

Ia menilai, rencana Dishub DKI Jakarta melakukan penyesuaian rute Koridor 1 TransJakarta merupakan hal wajar.

Alvin menyebut, secara teori analisis pada level koridor, bila terdapat tumpang tindih antar dua moda angkutan umum dalam satu trayek lebih dari 50 persen tidak dibenarkan.

Baca Juga: Berikut Line Up dan Rundown Konser Big Bang Festival 2024 Akhir Pekan Ini, 27-29 Desember: Ada Guyon Waton, Happy Asmara, hingga Gildcoustic

"Secara teori bila ada kompetisi "head to head" antar dua moda angkutan umum dengan tingkat tumpah tindih trayek lebih dari 50 persen memang tidak dibenarkan," kata Alvin dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Dengan itu, Alvin mengaku salah satu opsi rencana pengalihan rute pada Koridor I TJ pasca pembangunan MRT Fase 2A adalah langkah tepat.

Meski demikian, Alvin juga menilai perlu dilakukan kajian lebih dahulu untuk memperkuat dasar kebijakan pengalihan rute itu.

"Kajian itu penting untuk memotret secara seksama karakteristik pengguna dari TJ Koridor 1 dan MRT. Selanjutnya juga dilakukan kajian seberapa besar komposisi pengguna dari segmen pasar yang sama untuk kedua moda tersebut," tuturnya.

Lalu, lanjutnya, kajian terhadap dampak perbedaan besaran tarif kedua moda terhadap pengguna Transjakarta yang berpotensi beralih menggunakan MRT.

Kemudian, seberapa besar komposisi pengguna Koridor 1 TJ transfer dari atau ke Koridor TJ lainnya.

Baca Juga: Ketua Komisi C DPRD DKI Minta PAM Jaya Gencar Sosialisasi Air Siap Minum ke Warga Jakarta, Ini Tujuannya! 

"Selain itu juga perlu dikaji seberapa besar pengguna Koridor 1 TJ yang perjalanannya tidak terlayani oleh MRT serta kajian apakah Koridor 1 TJ dan MRT selama ini saling mem "feed" penumpang mereka," tuturnya.

Diakuinya, bila salah mengambil keputusan tanpa melalui kajian yang komprehensif, kebijakan yang ditetapkan berpotensi kontra produktif.

Terkait dengan isu tarif yang menjadi persoalan, Alvin menegaskan pihaknya telah lama menyoroti besaran tarif Transjakarta sebesar Rp 3.500 yang tidak berubah sejak 2005-2006 lalu hingga saat ini.

"Padahal, berdasar kajian yang dilakukanya pada 2006 lalu, besaran tarif wajar yang diberlakukan tahun itu saja berkisar antara Rp 5-6 ribu," katanya.

Menurutnya, Besaran tarif yang dikenakan pada pengguna TJ itu lantaran mereka dikenakan tarif publik.

"Sebagai kompensasi, Pemprov DKI Jakarta telah dikenakan biaya Public Service Obligation (PSO) yang pada 2024 jumlahnya mencapai lebih Rp 3 triliun," jelasnya.

Sedangkan, ia mengatakan tarif MRT yang diterapkan selama ini menggunakan penentuan biaya berdasar jarak tempuh.

Baca Juga: HOREE! K-pop DAY6 Bakal Kembali ke Jakarta di 2025, Siap Gelar Konser Skala Stadion, Penjualan Tiket Dimulai Awal Bulan Depan, Segini Harganya

Hal tersebut, menurut Alvin, merupakan hal lazim. Seperti yang telah diterapkan sistem angkutan massal, khususnya berbasis rel di berbagai kota dunia lainnya.

"Intinya perlu dilakukan kajian dan diskusi yang komprehensif agar masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari layanan TJ tidak dirugikan. Termasuk untuk skema tarif TJ dan MRT," tukasnya. (*)