Menteri PU: Progres Pembangunan IKN 2025 Mandek, Tak Ada Anggaran

AKURAT JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo beberkan soal perkembangan pembangunan IKN yang dihentikan karena anggaran yang tidak ada.

Pernyataan itu ia sampaikan usai gelaran rapat dengan Komisi V DPR RI pada Kamis 6 Februari 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Dimana ia menuturkan bahwa progres pembangunan IKN mandek lantaran semua anggaran diblokir.

Baca Juga: Demi Hemat Anggaran, Gaji 13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Begini Respon Kemenkeu

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada," kata Dody di Kompleks Parlemen Jakarta.

Ia juga berkelakar bahwasannya anggaran pembangunan IKN saat ini sedang dialihkan untuk program makan siang gratis.

"Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," tuturnya lagi.

Baca Juga: The Power of Netizen! PT Timah Akhirnya Resmi Pecat DCW Imbas Ejek Pegawai Honorer di Media Sosial

Kendati demikian, Menteri PU menegaskan bahwa pemblokiran anggaran akan dibuka setelah pagu anggaran hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," sambungnya.

Meski ragu terkait perkembangan pembangunan IKN di tahun ini, Dody sempat mengatakan bahwa progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

“Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” jelas menteri PU.

Lebih lanjut, Dody Hanggodo mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

Adapun sebelumnya, anggaran untuk Kementerian PU dianggarkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

Namun dipangkas dalam rangka realisasi program efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian dipotong sebesar Rp81,38 triliun.

Dody juga menyebut beberapa proyek infrastruktur menjadi terdampak oleh pemangkasan anggaran tersebut. (*)