Dinsos DKI Masih Godok Sanksi Sosial Pelanggar Perda KTR, Bakal Dihukum Kerja di Panti hingga Jalanan

AKURAT JAKARTA - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta masih menggodok terkait sanksi sosial bagi pelanggar peraturan daerah (perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kepala Dinsos DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan bahwa pihaknya bersama Panitia Khusus (Pansus) KTR DPRD DKI serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya masih mengkaji terkait sanksi tersebut.

"Untuk kerja sosial ini memang kita sedang memformulasikan dari masing-masing OPD tuh seperti apa bentuknya gitu," ujar Iqbal kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/9/2025).

Baca Juga: Legislator Golkar Dukung PAM Jaya Beri Apresiasi ke 1.110 Perangkat Warga

Ia menjelaskan, nantinya kerja sosial bagi pelanggar tersebut tidak hanya dilakukan di panti sosial, melainkan di berbagai tempat.

"Kan tersebar luas nih, tidak hanya di panti, mungkin bisa saja di jalan. Mungkin bisa saja di taman. Mungkin bisa saja di saluran. Mungkin bisa saja di perempatan jalan lah dan lain-lain," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya akan memberikan laporan lebih lanjut seperti apa detail bentuk kerja sosial yang akan diterapkan.

Baca Juga: Jangan Lupa, Besok Nostalgia Bareng di Konser Gratis KLa Project, Catat Lokasinya di Sini

Nantinya, berbagai usulan dari pihaknya bersama Pansus KTR akan diputuskan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

"Iya, dari situ kita usulan. Nanti mungkin tindak lanjut dari perda itu mungkin ada keputusan gubernur untuk kerja sosial itu," kata Iqbal.

"Tolong diberikan informasi juga kira-kira ini warga yang itu seperti apa sih treatment kita gitu kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus KTR, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih menggodok formulasi sanksi terutama sanksi sosial.

"Sementara ada sanksi pidana, sanksi sosial, ada sanksi administratif," kata Suhaimi.

Dalam pembahasan sanksi sosial, terjadi dinamika yang cukup panjang antara anggota pansus dan Satpol PP selaku pelaksana Perda.

Bentuk sanksi sosial sempat mencuat, ada usulan pelanggar dihukum kerja sosial di antaranya menyapu jalan, membersihkan rumah ibadah sampai kerja di panti jompo. (*)