Legislator Golkar Dukung Pramono Lakukan Creative Financing Imbas Pemangkasan DBH Sebesar Rp15 Triliun

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, mendukung langkah Gubernur Jakarta, Pramono Anung untuk melakukan pembiayaan kreatif atau creative financing imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta sebesar Rp15 triliun.

Baco menjelaskan, melalui creative financing tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dapat mencari sumber pendanaan lain tanpa terpaku dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Memang gubernur mengarahkan kita agar kita harus kreatif atau atraktif financial untuk mencari sumber-sumber pendanaan lainnya. Atau dengan cara melakukan kinerja-kinerja, kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta dan lain-lain," ujar Baco kepada Akurat Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca Juga: Rekrutmen PJLP Berkurang Imbas Pemangkasan DBH, Legislator Golkar Dorong Genjot Program Buka Lapangan Kerja

Menurutnya, dengan adanya creative financing tersebut, program-program Pemprov Jakarta dapat terus berjalan meski terjadi pemangkasan pada APBD.

"Agar program kita tetap berjalan walaupun APBD kita berkurang sekitar 15 triliun. Karena rasanya tidak mungkin atau berat kita hanya menjalankan APBD dengan 79 triliun," tuturnya.

Koordinator Komisi B itu menilai, jika terjadi pemangkasan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun. Serta, putaran uang atau ekonomi di Jakarta akan terganggu.

Baca Juga: Legislator Golkar Sebut Anggaran Sosialisasi Perda KTR Diutamakan Pakai Dana Pemprov, Tapi Terima CSR

Dengan itu, diperlukan upaya untuk menutupi kekurangan APBD 2026 tersebut yang pada awalnya sudah disahkan sebesar Rp95 triliun.

"Sehingga bisa jadi banyak orang yang tidak dapat pekerjaan atau rejeki. Untuk itu maka kita coba berusaha tetap menjalankan APBD itu dengan komposisi sedekat mungkin ke Rp95 triliun," ucap Baco.

"Tapi dengan cara mencari bentuk-bentuk kerjasama dan selah-selah financial lainnya untuk menutupi pemotongan DBH yang 15 triliun tersebut. Sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan," pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan mengutamakan skema pembiayaan kreatif dalam menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) imbas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Salah satu skema pembiayaan kreatif yang disiapkan yakni melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

Hal ini disampaikan Pramono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).

"Kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah," tutur Pramono. (*)