Dampak Pemotongan DBH, Ketua Fraksi Golkar: DPRD DKI Akan Sisir Anggaran Prioritas

AKURAT JAKARTA  - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, meminta Pemprov DKI Jakarta menyikapi secara positif rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Judistira, pemotongan DBH ini merupakan kebijakan yang berlaku secara umum. Seluruh Pemerintah Daerah mengalaminya.

"Namun, untuk DBH yang dialami DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada. Sehingga nanti angka yang diefisiensikan itu bisa tepat," kata Judistira, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga: Golkar Soroti Krisis Hunian di Jakarta, Usul 3 Program Ini

Dia menegaskan, DPRD akan memastikan bahwa anggaran yang menjadi prioritas utama Jakarta tetap dipertahankan.

Anggaran prioritas tersebut mencakup penanganan banjir, mengatasi kemacetan, serta penanggulangan persoalan sosial masyarakat di bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan.

"Nanti semua Komisi DPRD akan melakukan penyisiran terhadap anggaran APBD DKI dalam rangka efisiensi. Sehingga nanti APBD yang diperkirakan di angka Rp 75-77 triliun benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Mobil Bekas Like New Termurah! Toyota Raize GR Sport 2021 Dijual Hanya Rp 193 Juta, Odometer 19 Ribuan, Unit Siap Pakai!

Politisi senior tersebut memprediksi bahwa upaya efisiensi anggaran akan menyasar kegiatan yang bersifat seremonial dan program yang dianggap kurang tepat.

"Anggaran-anggaran dan program yang selama ini dirasa kurang tepat. Ada juga pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyampaikan agar Pemprov DKI tidak bersikap pesimistis dalam menjalankan program pembangunan sebagai dampak pemotongan DBH.

Mendagri memastikan Pemerintah Pusat akan mencari solusi jika Pemprov DKI mengalami kendala serius akibat kebijakan pemotongan DBH tersebut. (*)