PHRI DKI Jakarta Keluhkan Berbagai Larangan dalam Raperda KTR, Harap Pemerintah Dengar Keluh Kesah Pengusaha

AKURAT JAKARTA – Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) menjadi salah satu sorotan pembahasan dalam Musyawarah Daerah XVI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD DKI Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan terkait berbagai larangan dalam Raperda KTR DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Iwantono ini berharap pemerintah dapat mendengarkan keluh kesah dan aspirasi pelaku usaha.

Baca Juga: Jangan Abaikan! Penyakit Pascabencana yang Mengintai Kamu di Musim Hujan

"Ranperda KTR DKI Jakarta sudah banyak dikeluhkan oleh anggota kami karena akan berdampak secara signifikan bagi industri Hotel dan Restoran di Jakarta. Kami ingin agar suara dari pelaku usaha itu bisa didengar dan ditampung aspirasinya," ujar Iwantono.

"Bukan sebagai niat untuk melawan pemerintah, kami tetap mendukung pemerintah. Namun demikian, aspirasi kami mohon diperhitungkan," imbuhnya.

PHRI pun pro aktif agar tetap ada kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha sehingga setiap peraturan dan perundangan yang kemudian lahir, tidak menimbulkan polemik dan dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha.

Baca Juga: UI Tegaskan Integritas Akademik Usai Permintaan Maaf dari Dosen Pembimbing

"PHRI berharap ada perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Tak bisa dipungkiri hotel dan restoran itu kan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup dominan di DKI Jakarta," tutur Iwantono.

Ia pun menuturkan, sebagai upaya mengawal proses pembahasan Ranperda KTR, PHRI bersama-sama dengan asosiasi lain menyampaikan permohonan perlindungan baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD DKI Jakarta.

Hal ini agar Raperda KTR yang dihasilkan benar-benar adil, berimbang, inklusif dan mengakomodir keberlangsungan usaha sektor jasa dan pariwisata.

Sebelumnya, pada Mei lalu, PHRI telah merilis informasi bahwa sekitar 70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena bisnis yang berdarah-darah.

Rencana PHK massal ini muncul di tengah kombinasi tekanan yang makin berat, seperti penurunan okupansi hotel secara drastis, sementara biaya operasional terus naik.

Iwantono menyebutkan bahwa langkah efisiensi pun sudah mulai dilakukan oleh hotel. Dari survei PHRI, pemangkasan tenaga kerja terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas dan beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen.

Sejalan dengan itu, PHRI meminta perlindungan pemerintah dengan mengkaji ulang regulasi yang ada, termasuk Raperda KTR DKI Jakarta, mengingat dampaknya terhadap kondisi industri dan market segmen jasa dan pariwisata yang semakin anjlok.

"Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta. Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang menimbulkan beban biaya yang pada akhirnya membuat hotel tidak bisa bertahan," kata Iwantono.

"Nantinya malah banyak berguguran, nanti malah pemerintah juga yang kesulitan karena banyak kehilangan pemasukan dari pajak hotel, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sebagainya," tandasnya. (*)