DPRD DKI Tekankan Penanganan Kemacetan di Realisasi APBD 2024

AKURAT JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin menyebut bahwa legislatif siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan.

Dimana kegiatan itu memakan anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10% dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp72,6 triliun.

WBaca Juga: Konser Gratis Hari Ini di Jabodetabek, Ada RAN, Kunto Aji, Reality Club, hingga Efek Rumah Kaca

“Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” ucap Khoirudin dalam keterangannya.

Sebagai informasi, setidaknya dari besaran total APBD tahun 2024 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masing-masing penanggulangan banjir, penangan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.

Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Daftar Lengkap Produk Alternatif Kebutuhan Harian Pengganti Produk Boikot Israel yang Diharamkan MUI

Lebih lanjut, Khoirudin pun menyatakan dukungannya terhadap enam program prioritas tersebut.

Ia juga optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal tahun depan.

“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemrov DKI,” ujarnya.

Baca Juga: Resep Tumis Tauge Ikan Asin Pete, Mudah Menu Rumah yang Menyehatkan

Senada dengan Khoirudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani menyatakan siap bersama Pemprov DKI untuk terus berupaya mengatasi kemacetan.

Salah satunya dengan meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan layanan untuk mempermudah masyarakat menikmati transportasi umum.

“Masyarakat masih banyak yang menggunakan mobil pribadi karena belum semua publik transportasi mengakses tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para masyarakat yang bekerja di Jakarta,” tandasnya.