Gubernur Pramono Minta Lahan Tanah Dibangun dengan Konsep Mixed Use, Begini Penjelasannya

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta agar seluruh lahan tanah yang ingin dibangun fasilitas di Jakarta harus menerapkan konsep multifungsi atau mixed use.

"Sekarang saya sudah sudah memutuskan fasilitas atau tanah yang dimiliki oleh DKI, semua bangunannya harus mixed use," ujar Pramono saat menyampaikan paparan Kuliah Umum di Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Jumat (27/9/2025).

Ia mencontohkan, salah satu lahan di wilayah SCBD, Jakarta Selatan, yang ingin dibangun lapangan sepak bola. Dirinya pun memperbolehkan asal dibangun di dalam ruangan.

Baca Juga: Asyik! Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Periode September 2025 Sudah Cair Sebesar Rp300.000, Begini Cara Ceknya

Dengan itu, bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas lain untuk warga, seperti tempat kerja bersama atau co-working space.

"Apa itu mixed use? dan udah gak jamannya lagi untuk misalnya, di Blok S itu daerah yang paling elit Jakarta, deket SCBD mau dibangun lapangan sepak bola. Saya bilang 'gak bisa lagi seperti itu' boleh dibangun lapangan sepakbola tapi indoor," tutur Pramono.

"Lantai 3 dan 4-nya buat co-working space supaya anak-anak Jakarta ini kelas middle itu ada tempat ada ruang untuk mereka memanfaatkan itu, lantai 5, 6 dan seterusnya" sambungnya.

Baca Juga: 3 Kecelakaan Bus Transjakarta Akibat Human Error, Komisi B DPRD Dorong Proses Audit Sopir

Selain itu, lanjut Pramono, untuk lahan di daerah lain yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diterapkan konsep berbeda.

Salah satunya seperti di wilayah Cilincing dan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang akan dibangun sekolah di lantai dasar dan fasilitas olahraga di lantai atas.

"Sedangkan untuk daerah lain yang dimiliki oleh BUMD yang dibangun saya meminta lantai 1-2nya adalah SD, 3-nya untuk olah raga, kalau di daerah yang seperti Cilincing, Priok, dan sebagainya ke atasnya adalah untuk masyarakat, dan kita subsidi," katanya.

Untuk itu, Politikus PDIP itu berharap agar pembangunan dengan konsep tersebut dapat meringankan beban warga.

"Maka dengan cara seperti ini mudah-mudahan akan meringankan, termasuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang pemerintah saya tantangannya adalah dalam rangka itu," tukasnya. (*)