Legislator Golkar Soroti BUMD Soal Program Pangan Murah, Sebut Banyak Keluhan Antrean Panjang

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah.

Dimaz mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan.

Hal itu disampaikannya usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga: RDF Rorotan Mulai Beroperasi November 2025, Legislator Golkar Minta Kendaraan Pengangkut Sampah Tak Dikeluhkan Warga

"Masih banyak warga yang mengeluh karena harus antre sejak malam. Bahkan ada yang tidak kebagian meski sudah mendaftar," ujar Dimaz.

Hasil penelusuran Komisi C, lanjut Dimaz, menunjukkan akar persoalan tidak terletak pada BUMD pelaksana.

Melainkan pada kuota anggaran yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP).

Baca Juga: Zaki Iskandar Dampingi Bahlil Lahadalia Hadiri Maulid Nabi Golkar Bareng Gus Iqdam

Menurut Dimaz, stok barang dari BUMD tersedia, namun jumlah penerima manfaat tidak sebanding dengan kuota yang disediakan pemerintah.

"Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kuotanya," tukas Ketua Komisi C itu.

Ia berharap, koordinasi lintas instansi dapat diperbaiki. Dengan itu, distribusi pangan murah berjalan lebih manusiawi.

Dimaz menegaskan, program bantuan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak menimbulkan antrean panjang setiap kali dibuka.

"Ke depan kami harap Pemprov DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD pelaksana bisa merumuskan formula yang lebih baik agar masyarakat penerima bisa dilayani secara layak," harapnya. (*)