Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono Minta BUMD Putar Otak Cari Dana dari Luar APBD

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memutar otak dalam pencarian dana, imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp 15 triliun.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana di seluruh BUMD.

"Ya harus (putar otak). Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: Remember November Fest 2025 Kembali Hadir di JIExpo Kemayoran, Menampilkan 28 Musisi Lintas Genre, Cek Tanggal dan Harga Tiketnya!

Ia menjelaskan, terdapat beberapa program yang dulunya akan dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Namun, dana tersebut berkurang imbas pemangkasan DBH ini.

Untuk itu, ia pun mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan membangun fasilitas tertentu harus mencari dana tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, Hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD," katanya.

Politikus PDIP itu juga menjelaskan, pemangkasan DBH tidak hanya dialami di Jakarta, namun dialami oleh seluruh daerah.

Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno karna pemotongan di Jakarta yang paling besar.

Baca Juga: Skuad Garuda Semakin Siap, 22 Pemain Tiba di Jedah Arab Saudi

"Memang pemotongan Jakarta paling besar.
Dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik," tukasnya.

Diketahui, Gubernur Pramono bakal melakukan efisiensi anggaran imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebanyak Rp 15 triliun.

Pramono mengatakan, pihaknya akan melakukan efesiensi anggaran di beberapa bidang yang tidak menjadi prioritas utama seperti perjalanan dinas hingga makan dan minum.

"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: BRIN Pastikan Dentuman dan Bola Api di Cirebon Berasal dari Meteor Besar

"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," imbuhnya. (*)