Wagub Rano Karno Minta Satpol PP Tertibkan Pedagang Kecil yang Jualan Selama Ramadhan Secara Humanis
AKURAT JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa penertiban pedagang saat Ramadhan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif.
Ia meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap menjaga ketertiban, namun tetap memberi ruang bagi pedagang kecil, terutama di kawasan yang tengah kembali bergeliat seperti Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Rano mengatakan, kondisi ekonomi para pedagang harus dipahami. Ia menyinggung situasi Tanah Abang yang dalam beberapa tahun terakhir sepi dan membuat banyak pedagang mengeluh.
Baca Juga: Manajer Timnas U-17 Zaki Iskandar Soroti Dampak Gizi dalam Pembinaan Atlet Muda di Indonesia
"Nih sekarang lagi momen-momen. Nah memang begitu ya, yang namanya jualan pakai mobil, pakai gerobak. Akhirnya jalan enggak enak," kata Rano kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
"Ya kita imbau aja, 'Yuk kita atur yuk gimana caranya.' Kalau seminggu dua minggu enggak bisa, terpaksa harus kita tindak," imbuhnya.
Rano menekankan bahwa pemerintah tetap harus menjalankan aturan, namun dengan mempertimbangkan situasi lapangan dan kondisi masyarakat.
"Kita udah tahu caranya seperti apa. Saya juga udah bilang sama Satpol PP, kita tertibkan boleh. Tapi kasih ruanglah," katanya.
Mantan Anggota DPR RI itu juga menyinggung larangan sweeping rumah makan oleh organisasi masyarakat (ormas) selama Ramadan.
Menurutnya, aturan tersebut sudah berlaku setiap tahun, namun pemerintah tetap harus rutin mengingatkan.
"Nah kita pemerintah mengingatkan. Bahkan juga misalnya apa namanya, restoran-restoran harus ada jam buka. Itu udah protap, udah tahun ke tahun pasti," ucapnya.
Meski begitu, fokus utama Rano tetap pada pentingnya keseimbangan antara ketertiban dan empati.
Ia menegaskan bahwa upaya penertiban tidak boleh mematikan usaha masyarakat yang tengah mencari penghidupan, terutama menjelang bulan suci.
Baca Juga: Kenyang Tapi Kekurangan Gizi? Waspada Kelaparan Tersembunyi pada Anak
"Kalau seminggu dua minggu enggak bisa, terpaksa harus kita tindak kan. Jadi ya itulah konsekuensi dari pemerintah," tuturnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
