Pemangkasan DBH, Legislator Golkar Dimaz Tantang Transjakarta Kurangi Ketergantungan Subsidi Rp4,2 Triliun

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mendorong PT Transjakarta untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru guna mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang nilainya mencapai sekitar Rp4,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan Dimaz dalam rapat kerja Komisi C bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (25/5/2026).

Menurutnya, besarnya kebutuhan subsidi menjadi perhatian di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Dorong Dinas Citata Gencarkan Sosialisasi SLF untuk Tingkatkan Kepatuhan Gedung

"Dalam postur APBD kita, subsidi itu memang sangat besar sekali. Namun tentunya masyarakat kan butuh subsidi. Karena itu saya kasih tantangan kepada Dirut TransJakarta bagaimana mensinergikan ide yang bagus atau program yang baik yang bisa mengurangi angka subsidi yang sampai sekarang masih besar, tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat," kata Dimaz usai rapat.

Ketua Komisi C DPRD DKI itu menjelaskan, kebutuhan subsidi transportasi publik memang masih diperlukan agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Namun, menurutnya, beban tersebut tidak harus sepenuhnya ditanggung oleh APBD jika terdapat terobosan dan inovasi yang mampu menambah pendapatan perusahaan.

Dimaz menilai langkah tersebut penting mengingat kemampuan fiskal daerah saat ini menghadapi sejumlah tantangan.

Selain penurunan DBH yang diterima pemerintah daerah, APBD juga harus mengakomodasi berbagai kebutuhan belanja, mulai dari belanja pegawai, belanja sosial, hingga program-program prioritas pemerintah daerah dan DPRD.

"Angka APBD kita sejauh ini, dengan angka DBH yang seluruh daerah itu turun, berdampak juga kepada belanja-belanja lainnya. Belanja pegawai, belanja sosial, apalagi program-program gubernur dan DPRD masih banyak," ujarnya.

Karena itu, ia meminta TransJakarta tidak hanya bergantung pada skema subsidi, tetapi juga mulai memikirkan model bisnis dan program kreatif yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan perusahaan tanpa membebani masyarakat pengguna layanan.

Menurut Dimaz, upaya mengurangi ketergantungan terhadap subsidi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas layanan maupun aksesibilitas transportasi publik yang selama ini menjadi andalan warga Jakarta.

"Yang penting masyarakat tidak terbebani juga. Jadi bagaimana caranya angka subsidi bisa direduksi, tetapi manfaat layanan untuk masyarakat tetap terjaga," tuturnya.

Hasil pembahasan dalam rapat kerja tersebut, lanjut Dimaz, diharapkan dapat menjadi masukan bagi BUMD dalam menyusun program kerja yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) mendatang. (*)