​Legislator Golkar Basri Baco Usul Hentikan Sementara Rekrutmen PJLP, Soroti Jumlahnya yang Setara ASN

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Baco mengatakan, evaluasi perlu dilakukan terhadap keberadaan PJLP di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu untuk memastikan tenaga PJLP yang ada memang efektif dan sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Tinjau Kebakaran di Menteng Atas, Legislator Golkar Basri Baco Dorong Mobil Pemadam Ada di Tiap Kelurahan

"Terkait dengan PJLP, memang rasanya perlu ada moratorium. Tolong dicek ke semua SKPD dan BUMD apakah efektif," kata Baco dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, jumlah PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini disebut berada dalam perbandingan yang sama dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena menurut data, 1:1, jumlah ASN sama jumlah PJLP-nya sama," ujarnya.

Baco menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena keberadaan PJLP juga berkaitan dengan beban pemerintah daerah ke depan.

"Jadi mungkin karena akan jadi beban ke depan (anggaran) yang akan habis," ucap Baco.

Meski demikian, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu tidak mempersoalkan keberadaan PJLP yang memang masih dibutuhkan dan bekerja secara efektif.

"Selama efektif sih tidak apa-apa," tukasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyampaikan bahwa rekrutmen tenaga di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk PJLP, tetap akan dilakukan pada 2027.

Namun, jumlah rekrutmen tersebut dipastikan tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Pramono menyebut, kondisi APBD yang mengalami efisiensi menjadi salah satu pertimbangannya.

"Jadi untuk tahun mendatang ada, tapi tentunya jumlahnya tidak seperti yang lalu," ujar Pramono, Selasa (6/10/2026). (*)