Legislator Golkar Dimaz Raditya Minta Pembahasan APBD DKI 2027 Ditunda, Soroti Defisit Rp240 Miliar

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, meminta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2027 ditunda sementara.

Ia menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih perlu mencari solusi atas selisih anggaran sekitar Rp240 miliar yang muncul dalam pembahasan.

Dimaz menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Badan Anggaran bersama jajaran eksekutif dan TAPD terkait APBD DKI Jakarta 2027, Senin (26/10/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Pertanyakan Potensi Pembengkakan Biaya RDF Rorotan Saat Kapasitas Penuh

Menurutnya, pembahasan sebaiknya dilanjutkan setelah ada kejelasan mengenai solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi selisih anggaran tersebut.

Ia mengingatkan agar pembahasan tidak dilakukan berulang kali akibat perubahan posisi anggaran yang belum pasti.

"Alangkah baiknya kalau seandainya dari pihak eksekutif TAPD ini masih mencari cara, masih mencari solusi terkait adanya selisih, ini lebih baik kita tunggu dulu," kata Dimaz.

Ia kemudian meminta pimpinan rapat menentukan kembali waktu pembahasan apabila TAPD masih membutuhkan waktu untuk merumuskan solusi.

Menurut Dimaz, penundaan masih memungkinkan karena pembahasan berlangsung pada akhir Oktober, sementara rapat paripurna dijadwalkan pada 16 November 2026.

"Masih ada dua minggu sebenarnya, ya, untuk kita bisa menunggu dari TAPD ini kira-kira apakah ada solusi yang lebih baik supaya teman-teman Banggar juga bisa lebih legowo," ucapnya.

Dimaz mengatakan, masih banyak kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi. Karena itu, ia berharap pembahasan tidak terburu-buru dilakukan sebelum persoalan selisih anggaran memiliki kejelasan.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang menurutnya masih perlu diperhatikan dalam pembahasan anggaran, termasuk utang subsidi public service obligation (PSO) sejak 2006.

"Masih ada utang dari 2006 terkait subsidi PSO. Masih ada, kan? Masih ada angka kemarin selisih yang kita taruh di SiLPA, itu juga harus dikembalikan," tutur Dimaz.

Ia menambahkan, masih terdapat usulan lain dari anggota dewan yang belum terakomodasi dalam pembahasan anggaran.

Atas dasar itu, Ketua Komisi C itu meminta TAPD memperjelas arah penyelesaian selisih anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan.

Ia berharap kejelasan tersebut dapat mengurangi kemungkinan perubahan anggaran yang terlalu besar pada tahap berikutnya.

"Minimal hilalnya sudah kelihatan lebih jelaslah. Sehingga kalaupun ada deviasi, itu tidak jauh-jauh sekali," tukasnya. (*)