Gubernur Pramono Buka Peluang Pondok Pesantren Masuk Program Sekolah Gratis Jakarta

AKURAT JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka peluang perluasan program sekolah swasta gratis di Jakarta agar dapat menjangkau pondok pesantren.

Pramono mengatakan, perluasan program tersebut akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Menurutnya, Pemprov DKI ingin memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Soroti Dugaan Pungutan Rp100 Ribu untuk Proses Tilang Sopir JakLingko

"Kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen termasuk pondok pesantren. Dan saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah ada pondok pesantrennya, madrasah sudah ada," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, program sekolah swasta gratis di Jakarta telah melalui beberapa tahap penambahan. Pada tahap awal, Pemprov DKI menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta.

Jumlah tersebut kemudian bertambah 50 sekolah. Terakhir, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta menyepakati penambahan 100 sekolah sehingga totalnya menjadi 253 sekolah swasta.

"Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100, totalnya jadi 253," ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu menegaskan, pelaksanaan program sekolah gratis merupakan hasil pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

Sebab, keputusan terkait penganggaran menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.

Menurutnya, Pemprov DKI mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sekolah gratis melalui program tersebut.

"Tetapi yang jelas, Pemerintah DKI Jakarta memulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis," tuturnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas program sekolah swasta gratis dengan menambah daftar menjadi 103 sekolah yang beroperasi sejak Juli 2026.

Sebelumnya, program ini hanya mencakup 40 sekolah swasta yang berjalan dari Juli 2025 hingga Juni 2026. ​Untuk Tahun Ajaran 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026, pemerintah menambah 63 sekolah baru, sehingga total keseluruhan mencapai 103 sekolah. (*)