10 Bulan Pimpin Jakarta, Heru Budi Dinilai Belum Optimal Jalankan Penugasan

AKURAT.CO - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa selama sepuluh bulan memimpin ibu kota Jakarta sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, kinerja Heru Budi Hartono belum maksimal.

"Kalau saya melihat selama ini belum berjalan optimal," kata Trubus saat dikonfirmasi, Selasa (15/08).

Ia memaparkan ada beberapa penugasan dari gubernur sebelumnya, yang tidak selesaikan atau tidak dilanjutkan.

Menurutnya, secara garis besar ada tiga penugasan.

"Satu, penanganan banjir itu kan baru sukses melakukan pembebasan sodetan kali ciliwung. Itu artinya penanganan banjir belum ada upaya-upaya yang dulu belum dilakukan Anies, seperti sumur serapan, dilanjutkan apa tidak ternyata tidak dilanjutkan," terangnya.

Baca Juga: Sejarah Jakarta: Asal Usul Kuningan Terkait dengan Wilayah di Jawa Barat

"Tapi belum ada solusi lain hanya sekedar rutinitas yaitu pengerukan setu-setu, apa namanya kanal-kanal aja dalam banjir," sambung Trubus.

Kedua, yakni terkait penanganan sampah. Ia menilai dalam penanganan sampah dan persoalan lainnya Heru Budi hanya membakar uang saja, tapi tidak ada hasilnya.

"Kemudian bakar uang. Kita liat sendiri bagaimana negara tetangga, maksudnya wilayah penyangga itu sampai hari ini kan belum ada koordinasi seperti apa, termasuk penanganan sampah," ungkap Trubus.

Baca Juga: Mayat Dibuang di Pinggir Jalan Pasar Minggu, Polisi Temukan KTP dan Surat Penting Lainnya

"Penanganan sampah kita kan masih menggantung yang namanya (RDF) Bantar Gebang. Jakarta membuat ITF sampai sekarang malah stop tidak ada berhasil apa-apa," lanjutnya.

Terakhir, kata Trubus, yakni masalah kemacetan yang sampai saat ini tidak ada solusinya. Menurutnya, dari pada membuat kebijakan baru seperti pembangian jam kerja lebih baik meneruskan kebijakan yang sudah ada.

"Kemacetan sampai saat ini belum ada solusi. Mengubah jam kerja, itu kan sudah jelas tinggal kita lanjutkan aja, misalnya kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), lanjutkan aja. Tidak semua 24 jalan diterapkan, tapi mungkin diprioritaskan jalan-jalan utama," ujarnya.

Baca Juga: Mario Dituntut 12 Plus 7 Tahun Penjara Ganti Restitusi, Pengacara David Sebut Sebagai Terobosan Baru

"ERP diterapkan tapi nilainya gak usah mahal-mahal supaya masyarakat juga diedukasi nanti secara bertahap. Kemudian usia kendaraan, usia kendaraan harusnya dibatasi 20 tahun usianya," sambung Trubus.

Trubus pun menyoroti pemberlakuan ganjil genap yang selama ini berjalan. Menurutnya, kebijakan itu saat ini belum optimal untuk kurangi kemacetan di ibu kota dan hanya menjadi sebatas rutinitas saja.

"Kebijakan ganjil genap tidak harus Jakarta, seharusnya negara tetangga juga ganjil genap jadi koordinasikan itu dengan negara tetangga jadi harus seperti itu. Jadi belum optimal, jadi hanya rutinitas saja," pungkasnya. (*)