Kisruh Mengenai Tapera, Begini Komentar Presiden Jokowi dan Beberapa Menterinya

AKURAT JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menterinya di Kabinet Indonesia Maju berkomentar terkait polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Adapun setelah diteken Presiden Jokowi pada Senin (20/5/2024), Tapera menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Salah satu hal yang disayangkan oleh masyarakat adalah potongan gaji sebesar 3 persen bagi karyawan swasta untuk iuran Tapera.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian meminta untuk segera melakukan sosialisasi terkait Tapera.

Baca Juga: Berapa Syarat Minimal Gaji Ikut Peserta KPR Tapera? Berikut Dokumen dan Cara Daftarnya

Hal ini dilakukan supaya masyarakat paham manfaat daripada Tapera.

Airlangga Hartarto meminta Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan sosialisasi.

"Itu mesti didalami nanti dengan sosialisasi dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Airlangga menilai dengan simpanan yang dipotong dari gaji dan pengusaha sebesar 3 persen, ia memastikan banyaknya manfaat yang dirasakan ketika ingin membeli rumah maupun renovasi.

Baca Juga: Tuai Polemik yang Luar Biasa, Basuki hingga Sri Mulyani Terima Honor dari Tapera, Nilainya Tak Main-Main

Potongan yang diambil dari gaji sebesar 3 persen ini tertuang pada PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jika gaji pekerja yang dipotong tak lantas akan hilang.

Ia mengatakan jika gaji yang dipotong tersebut menjadi simpanan untuk membangun rumah.

Sedangkan Presiden Jokowi mengakui adanya pro dan kontra terkait program Tapera ini.

Baca Juga: Gaji Karyawan Wajib Dipotong 3 Persen untuk Tapera, Apa Manfaat yang Didapat bagi Peserta?

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan jika program yang belum berjalan memang ada pro dan kontra.

Salah satu contohnya adalah terkait BPJS yang sempat menuai polemik, akan tetapi setelah berjalan manfaatnya dirasakan.

"Kalau belum memang biasanya ada pro kontra. Seperti dulu BPJS, yang di luar PBI juga ramai. Tapi setelah berjalan dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan," kata Jokowi.