Pengamat Politik Citra Institute Nilai Ongkos Pilkada Tinggi Picu Politik Uang dan Korupsi
AKURAT JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Menurutnya, ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
"Karena perjalanan Pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi," kata Yusak dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
"Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar," sambungnya.
Yusak menuturkan, beban besar itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai.
"Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang," ujarnya.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai wacana mengubah Pilkada menjadi tidak langsung memang kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran.
Melalui pengubahan sistem menjadi Pilkada tidak langsung, menurut Iwan akan ada banyak proses Pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien.
"Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung," kata Iwan.
Ia menyebut, anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih.
Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun rupiah.
"Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung," ujarnya.
Sementara pengamat sosial, Prof Musni Umar, menilai bahwa politik uang dalam pilkada langsung merusak tatanan sosial di masyarakat yang dilakukan oleh para kandidat.
Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima pemberian dari calon kandidat agar bisa dipilih saat pemungutan suara.
"Dalam pemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin," ujar Prof Musni.
Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini pun menilai sistem pilkada tidak langsung sangat cocok diterapkan untuk Indonesia saat ini.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus tegas jika ingin benar-benar mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.
"Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, harus pemegang kekuasaan itu diselesaikan dari atas. Di sini investor pun tidak percaya, karena korupsi. Akhirnya saya ingin menyampaikan, kita harus tetap optimis. Kita mencintai negeri ini, kalau kita bicara keras, bukan karena benci, tapi kita ingin negeri ini baik," tegasnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
