Privilege Politik AS: Trump Desak Presiden Israel Ampuni Netanyahu dari Jerat Korupsi

AKURAT JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali meluncurkan manuver diplomatik yang sangat kontroversial.

Di mana ia mendesak Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk segera memberikan pengampunan hukum kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dalam wawancara terbaru dengan media Axios, Trump mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi telepon dengan Netanyahu guna membahas perkembangan proses hukum tersebut.

Baca Juga: Disurvei Negara Sendiri, Netanyahu Disebut Tak Pernah Menang Perang di Gaza, Lebanon, Maupun Iran

Trump menilai bahwa pelaksanaan persidangan di tengah eskalasi perang merupakan sebuah langkah yang tidak tepat dan dapat merugikan kepentingan nasional Israel.

"Berada di pengadilan di tengah situasi perang? Ini bukan perkara main-main," tegas Trump.

Ia berargumen bahwa status Netanyahu sebagai perdana menteri di masa perang menuntut konsentrasi penuh tanpa adanya hambatan perkara hukum yang membayangi kepemimpinannya.

Ajakan Menjadi "Pahlawan Nasional"

Trump, yang sebelumnya dikenal kerap melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Isaac Herzog, kini secara taktis mengubah pendekatan diplomasinya.

Ia menjanjikan status "pahlawan nasional" bagi Herzog jika sang Presiden bersedia mengambil langkah diskresi untuk membebaskan Netanyahu dari jeratan hukum.

"Saya akan sangat mengapresiasi langkah tersebut. Netanyahu harus fokus sepenuhnya dan tidak membiarkan kasus ini terus menggantung di atas kepalanya," tambah Trump.

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Mundur! Rahasia Kanker Prostat Terbongkar di Tengah Konflik Iran

Kontradiksi Hukum dan Realitas Politik

Namun, desakan Trump ini berbenturan dengan prinsip hukum di Israel.

Pengampunan presiden di negara tersebut umumnya memerlukan dua syarat utama yang hingga kini belum dipenuhi oleh sang Perdana Menteri:

1. Pengakuan Kesalahan: adanya pernyataan resmi bahwa terdakwa mengakui tindak pidana yang dituduhkan.

2. Pernyataan Penyesalan: Menunjukkan rasa penyesalan atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Hingga saat ini, Netanyahu secara konsisten membantah semua tuduhan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan yang pertama kali diajukan sejak 2019.

Dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada Oktober mendatang, dinamika antara proses hukum di pengadilan dan tekanan politik dari Washington ini akan menjadi penentu masa depan karier politik Netanyahu. (*)