Jelang Pemilu 2024, Polisi Gelar Simulasi Pengamanan Aksi

AKURAT JAKARTA - Jakarta Selatan menjadi saksi aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan di depan kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Jakarta Selatan.

Massa yang berkumpul tersebut mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara yang telah diumumkan oleh KPUD.

Mereka mengungkapkan ketidakpuasan ini melalui orasi dan tindakan anarkis dengan melempari kantor KPUD.

Baca Juga: Nih Pisang Goreng Terenak di Jakarta, 7 Kedai yang Wajib Dicoba!

Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang bertanggung jawab atas pengamanan awal mengalami kesulitan mengendalikan situasi.

Oleh karena itu, mereka meminta bantuan pasukan PHH Brimob untuk meredakan kerusuhan tersebut. Beberapa individu, termasuk korlap (koordinator lapangan) dan provokator yang teridentifikasi oleh petugas reserse, berhasil diamankan.

Simulasi ini merupakan bagian dari latihan yang dilakukan oleh Polrestro Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan Kapolres Metro Jakarta Selatan dalam kerangka Sistem Pengamanan Kota di wilayah Jakarta Selatan.

Baca Juga: MANTAP! Putaran Kedua Liga 1, JIS Jadi Kandang Persija

Kapolres menekankan bahwa tujuan dari program Sispamkota adalah untuk melatih kesiapan petugas kepolisian dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada setiap tahapan Pemilu.

Petugas kepolisian bekerja sama dengan tiga pilar yaitu TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, menjadi satu kesatuan dalam menangani masalah keamanan yang muncul di wilayah Jakarta Selatan.

Simulasi ini melibatkan sekitar 300 personel gabungan dari Polres, Polsek, Brimob, Kodim, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran), dan Dishub (Dinas Perhubungan).

Baca Juga: GRATIS, Konser Terakhir NOAH Oktober di Sisa 3 Kota Ini

Acara simulasi dihadiri oleh Forkompimko Jakarta Selatan, dan berbagai instansi terkait, termasuk Dishub, Damkar, Pol PP, Camat, Kapolsek, Danramil, Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Ketua KPUD, serta beberapa tamu undangan dari tokoh masyarakat.

Kapolres, Dandim, dan Walikota Jakarta Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat agar turut serta dalam menjaga keamanan pada setiap tahapan Pemilu.

Mereka juga menekankan bahwa ada mekanisme penyampaian aspirasi yang bisa digunakan jika masyarakat merasa tidak puas terhadap hasil Pemilu, baik pada tingkat kota maupun melalui proses hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Untuk laporan terkait tindak pidana dalam Pemilu, masyarakat dapat menghubungi sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) Kota Jakarta Selatan.