Jakarta

IKA 98 Desak Presiden Ganti Kepala BIN Karena Tak Netral, Usul Penggantinya Jenderal Dudung atau Jaksa Setia Untung

Sastra Yudha | 19 November 2023, 19:30 WIB
IKA 98 Desak Presiden Ganti Kepala BIN Karena Tak Netral, Usul Penggantinya Jenderal Dudung atau Jaksa Setia Untung

AKURAT JAKARTA - Ikatan Aktivis 1998 (IKA 98) mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan.

Selain karena  sudah terlalu lama menjabat sebagai Kepala BIN, yaitu sejak 2016, juga untuk menjaga netralitas pemerintah pada Pilpres 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal IKA 98, Rhugby Adeana, menegaskan bahwa pihaknya setuju dengan wacana pergantian Kepala BIN tersebut.

Baca Juga: Kisah Robin Hood dari Tanah Betawi, Perampok dan Pemberontak yang Dihormati, Siapa Dia?

"Apalagi baru-baru ini terkuaknya kasus pakta integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Silaban, yang mengarah pada salah satu Capres yaitu Ganjar Pranowo," tegas Rhugby Adeana dalam keterangannya, Minggu 19 November 2023.

"IKA 98 mengkritisi cara seperti ini. Karena kami menilai, cara cara seperti ini pola busuk yang harus dihentikan. Karena itu, kami mendesak Kepala BIN Budi Gunawan harus segera dicopot," sambungnya.

Dia menegaskan, integritas Jokowi sebagai Presiden telah tercoreng dengan pola pola ketidaknetralan lembaga BIN ini.

"Untuk itu, kami IKA 98 dengan tegas meminta Presiden Jokowi segera mencopot Kepala BIN Budi Gunawan, yang sudah tidak netral dalam menyikapi Pilpres 2024,” katanya.

Baca Juga: Solidaritas Tanpa Batas, 5 Cara Dukung Palestina Selain Lewat Boikot Produk Pro Israel

Rhugby juga meminta pengganti Budi Gunawan adalah sosok yang netral dan punya komitmen kuat untuk menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan damai, aman dan tenang.

Menurutnya, sosok yang tepat pengganti Budi Gunawan adalah mantan Kasad TNI Jenderal Dudung Abdurachman.

"Menurut kami Jenderal Dudung Abdurachman adalah  sosok yang mumpuni mempunyai  integritas, independen, komitmen yang kuat dalam menjaga NKRI dan tidak terindikasi berafiliasi dengan parpol manapun," ungkapnya.

IKA 98 percaya Presiden Jokowi netral di Pemilu 2024, sosok yang konsisten patuh pada perundang undangan dan konstitusi yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: Muslim Wajib Tahu, Ini 7 Tips Boikot Produk Israel Agar Lebih Efektif

Selain Jenderal Dudung, IKA 98 juga mengusulkan Kepala BIN bisa diambil dari pensiunan Kejaksaan. Mengingat institusi ini juga memiliki bidang intelijen yang berperan aktif membantu  penegakan hukum.

"Selama ini Kepala BIN diisi dari kalangan TNI dan Polri. Bahkan dari kepolisian sudah 2 orang pernah menjabat, selain Pak BG, ada Pak Sutanto,” katanya.

Biasanya, kata Rhugby, Presiden Jokowi memilih sosok yang menduduki posisi strategis, seperti menteri maupun kepala badan, yang tidak begitu populis. 

“Mungkin bisa saja sesekali Kepala BIN diisi pejabat aktif atau pensiunan pejabat dari instansi Kejaksaan," ujar dia.

Jika dari Kejaksaan, IKA 98 mendorong mantan Wakil Jaksa Agung Periode 2020 - 2022, Setia Untung Arimuladi, untuk menggantikan Budi Gunawan.

Baca Juga: Dilaporkan Sejak Setahun Lalu, Polisi Baru Gelar Perkara Kasus Prank Baim Wong dan Paula Verhoeven, Akankah Jadi Tersangka?

Karena Setia Untung punya latar belakang intelijen dan pernah pendidikan wira intelijen di Bais ABRI. 

Selain itu, karir di Kejaksaan juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen, bahkan jabatan tertinggi di bidang intelijen karena pernah sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung.

"Berbekal pengalaman sebagai jaksa dan intelijen, sangat tepat jika Pak Jokowi memilih satu di antara dua pejabat yang diusulkan IKA 98 ini," tandasnya.

Setia Untung sebelum menjabat Wakil Jaksa Agung, juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Kejaksaan.

Baca Juga: Mengejutkan! Presiden Amerika Akhirnya Akui Palestina Sebagai Solusi Dua Negara, Minta Israel Tinggalkan Jalur Gaza dan Tepi Barat

Ia juga merupakan tokoh pelopor perubahan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di institusi penegak hukum tersebut. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.