Kemendikdasmen Terkena Efisiensi Anggaran, 400 Ribu Guru Terancam Batal Ikut PPG 2025?

AKURAT JAKARTA - Terkena efisiensi anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu'ti buka suara soal isu dampak kedepan yang menyasar program prioritas dibawah kepimpinannya.

Dalam sebuah wawancara, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut tak menyasar program penting yang sudah berjalan seperti PIP, Dana BOS hingga sertifikasi guru.

Sebab katanya, kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyasar pada hajat hidup orang banyak dalam hal ini utamanya pelajar, guru dan tenaga pengajar.

Baca Juga: Kena Semprot DPR RI, Dirut TVRI dan RRI Batal PHK Karyawan Ditengah Badai Efisiensi Anggaran

"Untuk PIP, dana bantuan operasional (BOS), sertifikasi guru itu kebijakan yang ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat, makanya tetap dipertahankan," ucap dia.

Ia juga menambahkan bahwa dampak efisiensi akan lebih condong kepada penghilangan kegiatan yang bersifat operasional.

Sehingga adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pada Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti pastikan kementeriannya tidak akan mengalami kendala apapun.

Baca Juga: Kena Efisiensi Anggaran Sebesar 50 Persen, BMKG Khawatirkan Informasi Gempa-Tsunami Jadi Tak Akurat, Pihak Istana: Itu Tidak Benar

"Kami nggak pakai istilah pemangkasan, tapi penyesuaian atau efisiensi. Di Kemendikdasmen yang diefisiensikan adalah kegiatan operasional saja, (kebijakan efisiensi) tak ada pengaruh," jelasnya.

Selain itu, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Pria yang pernah menjabat menjadi sekjen PP Muhammadiyah ini sempat menyinggung mengenai Program Profesi Guru (PPG) 2025.

Abdul Mu'ti mengungkap bahwa tahun ini pemerintah hanya akan membiayai sekitar 400.000 guru dari target awal sejumlah 806.000 guru untuk mengikuti PPG 2025.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Resmi Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Publik Langsung Singgung Soal Efisiensi: Katanya Mau Hemat Anggaran

"Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,”kata Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR dikutip dari akun YouTube Tv Parlemen, Kamis (13/2).

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya tetap berusaha untuk memastikan program ini berjalan maksimal sesuai arahan Prabowo.

"Pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) juga tetap berjalan, baik untuk ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi. Ini sejalan dengan arahan Presiden," katanya lagi.(*)