Palang Merah Indonesia atau PMI Terbelah, Dua Politisi Senior Golkar Saling Klaim Sebagai Ketum Terpilih, Begini Kronologinya!

AKURAT JAKARTA - Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) terbelah. Dua kubu saling mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Dua politisi senior Partai Golkar saling mengklaim sebagai Ketua Umum (Ketum) PMI hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2024.

Kedua politisi Golkar yang berseteru adalah Jusuf Kalla dengan Agung Laksono. Masing-masing kubu menggelar Munas.

Hasilnya, baik Jusuf Kalla maupun Agung Laksono sama-sama dipilih secara aklamasi oleh peserta Munas kubu masing-masing.

Baca Juga: Pesta Pesona di Solo Akhir Tahun Ini, Menampilkan The Changcuters, Fourtwnty, Wawes hingga Prinsa Mandagie, Harga Tiket Mulai Rp 75 Ribu

Padahal, awalnya Munas PMI berlangsung damai. Ada dua calon yang siap bertarung memperebutkan kursi Ketum PMI. Keduanya adalah Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Namun di tengah perhelatan Munas PMI, terjadi perselisihan antar kedua kubu bakal calon ini. Kubu Agung Laksono yang merasa dihalang-halangi, akhirnya menggelar Munas tandingan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, menceritakan kronologi awal mula perpecahan terjadi.

Dikatakan Ulla, awalnya hanya ada satu Munas ke-22 PMI. Pihak Agung Laksono pun tidak pernah merencanakan adanya Munas tandingan.

Namun di tengah perjalanan, mereka melihat kejanggalan dalam proses Munas. "Mulai dari awal sampai pleno yang terakhir yaitu ketiga, itu sudah terjadi peristiwa atau kondisi yang sangat tidak kondusif," jelasnya.

Beberapa kejanggalan yang terjadi antara lain: ketika kubu Agung Laksono ingin membahas AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) PMI, tetapi dilarang.

"Kalau itu nanti dibuka, maka kubu Agung Laksono pasti akan memperjuangkan Ketum cukup dua periode atau paling banyak tiga periode," ungkapnya.

Baca Juga: 4 Daftar Drama Korea Vibes Butterfly Era Mirip When the Phone Rings, Siap Bikin Kamu Cengar Cengir

Jika aturan dua periode ini disetujui forum, maka Jusuf Kalla sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Karena mantan Wapres dua periode ini sudah tiga kali menjabat Ketum PMI.

Jusuf Kalla atau JK sudah menjabat Ketum PMI sejak Munas 2009. Periode pertama 2009 - 2014, periode kedua 2014-2019, dan periode ketiga 2019-2014.

Dari sinilah awal mula perpecahan itu terjadi. Kubu JK merasa ada upaya dari kubu lawan untuk menjegal jagoannya. "Akhirnya kemudian terjadi kegaduhan," kata Ulla.

Dalam proses interupsi terkait AD/ART ini, lanjut Ulla, sempat terjadi sabotase ke kubu Agung Laksono, seperti microphone yang dimatikan, koneksi internet yang diputus, serta pembatasan terhadap interupsi dari kubu Agung Laksono.

Kejanggalan lainnya, lanjut Ulla, Munas tersebut tidak mengumumkan bakal calon Ketum PMI yang akan maju. "Jadi, Munas ke-22 PMI ini terkesan sudah diskenariokan seolah-olah tidak ada calon lain, hanya ada Jusuf Kalla," katanya.

Kecewa terhadap Munas, akhirnta kubu pendukung Agung Laksono mendorong diadakannya Munas tandingan.

"Akhirnya kemudian didesak oleh voters, terutama yang sudah menandatangani rekomendasi mendukung Agung Laksono, 200 orang lebih itu ya, minta digelar Munas sendiri," ucapnya.

Munas kemudian menetapkan Agung Laksono sebagai Ketum PMI periode 2024-2029, yang dipilih secara aklamasi.

Baca Juga: Dinominasikan Jadi Pengganti Gus Miftah, Segini Kira-kira Gaji yang akan Diterima Ustadz Adi Hidayat Jika Jadi Utusan Khusus Presiden

Di Waktu yang hamper bersamaan, sidang Pleno Kedua Munas ke-22 PMI juga telah memilih Jusuf Kalla untuk kembali menjabat Ketum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengungkapkan bahwa ada 490 peserta Munas yang hadir dan secara aklamasi Kembali memberikan amanah kepada Jusuf Kalla untuk memimpin PMI.

Dengan terpilihnya dua Ketua Umum melalui forum yang berbeda, PMI kini menghadapi ujian besar terkait legitimasi kepemimpinan.

Bagaimana konflik ini diselesaikan akan sangat menentukan masa depan PMI sebagai organisasi kemanusiaan.

Di tengah kisruh ini, harapan terbesar adalah agar PMI tetap fokus pada misi utamanya: membantu masyarakat yang membutuhkan. (*)