Bukan Ulama Palestina atau Aktivis Gaza, Begini Sosok Asli Buronan Interpol Abdul Karim

AKURAT JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan simpang siur informasi terkait penangkapan buronan Interpol, Abdul Karim Raeq Miqdad.

Yusril menegaskan bahwa Abdul Karim bukanlah seorang ulama Palestina maupun aktivis kemanusiaan Gaza sebagaimana narasi yang beredar di publik.

Penegasan ini disampaikan Menko Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/7/2026), guna menanggapi opini liar yang menuding pemerintah menangkap tokoh agama asal Palestina.

Baca Juga: Lovina Festival 2026 Siap Digelar, Ada Lomba Unik hingga Pentas Budaya yang Sayang Dilewatkan

"Ada opini-opini yang berkembang bahwa Pemerintah Indonesia menangkap dan mendeportasi seorang ulama Palestina," ujar Yusril.

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar Palestina untuk memastikan latar belakang yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian dokumen dan paspor, Abdul Karim (41) dipastikan merupakan warga sipil biasa yang bergerak di bidang bisnis, bukan ulama atau pejuang kemanusiaan.

Meski telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun, berkeluarga, dan sering bepergian ke luar negeri, tidak ditemukan rekam jejak yang mengaitkannya dengan aktivitas kemanusiaan di Jalur Gaza. Menurut Yusril, jika yang bersangkutan memang seorang ulama, namanya tentu sudah dikenal publik lewat kegiatan dakwah atau tabligh.

Ditangkap di Tangerang dan Dideportasi ke Siprus

Abdul Karim ditangkap di kawasan Tangerang, Banten, pada Kamis (16/7/2026), menyusul terbitnya red notice dari Interpol Siprus. Ia kemudian resmi dideportasi ke Siprus pada Jumat (17/7/2026) untuk menjalani proses hukum atas tuduhan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan.

Menko Yusril juga membantah keras tuduhan bahwa Abdul Karim akan diserahkan ke pihak Israel. Pemerintah Indonesia telah mengantongi komitmen dari otoritas terkait agar yang bersangkutan diadili transparan di Pengadilan Siprus.

"Setelah saya bertemu dengan Duta Besar Siprus, maka Kementerian Luar Negeri RI juga akan menyampaikan nota diplomatik resmi kepada Pemerintah Siprus untuk mendapatkan jaminan kepastian tidak akan ada deportasi lanjutan dari Siprus," tegas Yusril.(*)