Garda Revolusi Iran Masuk Daftar Terlarang oleh Inggris, Teheran Marah Ancam Balas Dendam

AKURAT JAKARTA – Ketegangan diplomatik antara Iran dan Inggris meningkat tajam.

Kementerian Luar Negeri Iran resmi memanggil Duta Besar Inggris untuk Teheran menyusul kebijakan London yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi terlarang.

Teheran menegaskan tidak akan tinggal diam dan bersumpah akan melakukan tindakan balasan yang setimpal.

Baca Juga: Legislator Golkar Syafi Fabio Minta Mekanisme Verifikasi Pengecualian Pajak Listrik Mandiri Diperjelas

Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa pemanggilan Duta Besar Inggris, Hugo Shorter, dilakukan langsung di kantor Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu waktu setempat.

"Menyusul tindakan tidak beralasan pemerintah Inggris dalam memasukkan nama Korps Garda Revolusi Islam di bawah 'Undang-Undang Pencegahan Ancaman Negara', Hugo Shorter dipanggil," tulis laporan IRNA yang dikutip dari AFP, Kamis (16/7/2026).

Iran menyatakan langkah sepihak Inggris tersebut akan "dibalas dengan respons timbal balik dan tegas."

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rancangan undang-undang baru yang melarang aktivitas IRGC di negaranya atas pertimbangan ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Regulasi ketat ini mencakup sanksi hukum yang berat bagi simpatisan badan militer Iran tersebut.

"Siapa pun yang terbukti mendukung atau membantu kelompok-kelompok ini sekarang akan menghadapi hukuman hingga 14 tahun penjara," tegas PM Keir Starmer.

Rancangan undang-undang pemblokiran tersebut dijadwalkan masuk ke meja parlemen Inggris dalam pekan ini.

Selain IRGC, London juga memasukkan organisasi Gerakan Islam Sahabat Kanan—kelompok proksi yang dituding bertanggung jawab atas serangkaian teror dan pembakaran sinagoge serta situs Yahudi di London awal tahun ini—serta jejaring relawan badan intelijen militer Rusia (GRU) ke dalam daftar hitam.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menegaskan bahwa regulasi baru ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menyisir dan menetapkan status hukum proksi asing yang dinilai membahayakan kedaulatan negara.

"Langkah ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melawan ancaman negara yang terkait dengan kekuatan asing termasuk spionase, campur tangan asing dalam demokrasi kita, sabotase, dan serangan fisik," bunyi pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Inggris.(*)