Pengerahan 20 Ribu Prajurit TNI ke Jakarta usai Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka

AKURAT JAKARTA — Markas Besar (Mabes) TNI memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi pergerakan massal 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) ke DKI Jakarta sejak Selasa (3/11/2026).

Pengerahan pasukan tersebut ditegaskan sebagai prosedur standar dalam menjaga kesiapsiagaan pengamanan wilayah ibu kota.

Aktivitas ini tidak lama setelah Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.

Baca Juga: TNI Buka Suara soal Kabar Pengerahan Pasukan Besar-besaran ke Jakarta Hari Ini: Tugas Negara Demi Menjaga NKRI!

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa pergerakan dan penyiagaan pasukan merupakan hal rutin yang dilakukan jajarannya untuk mengantisipasi dinamika keamanan nasional.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan, karena TNI dituntut untuk senantiasa siap siaga setiap saat dalam menjaga keamanan di berbagai wilayah Indonesia," tegas Mayjen Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).

Dokumen Skema Pengamanan 4 Tahap

Berdasarkan dokumen skema penebalan pengamanan yang beredar di publik, sebanyak 20.980 personel TNI AL disyiapkan dalam empat tahap pengerahan yang terintegrasi di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya:

Tahap I (Mulai 2 November 2026): Pengerahan 2.100 personel dari satuan wilayah Jakarta, seperti Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.

Tahap II (3–4 November 2026): Mobilisasi 3.500 personel dari luar Jakarta yang didatangkan menggunakan armada kapal perang, di antaranya KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso, melingkupi pilar Koarmada II dan Pasmar 2.

Tahap III & IV (Tahap Kesiapsiagaan Tertinggi): Tahap keempat memegang jumlah pengerahan terbesar yakni 13.140 prajurit dalam posisi siaga aktif (standby on call).

Pasukan siaga tersebut mencakup kekuatan 4.430 personel Mabesal Cilangkap, 4.410 prajurit Korps Marinir Jakarta, serta unsur pendukung dari Pushidrosal, Puspomal, Seskoal, hingga tim medis RSAL Dr. Mintohardjo.

Langkah penebalan ini dilakukan guna memastikan kondusivitas keamanan dan kedaulatan di pusat pemerintahan tetap terkendali secara optimal.(*)