Jumlah Sekolah Swasta Gratis di 2026 Berkurang Jadi 100, Legislator Golkar Dorong Tetap Jadi 258

AKURAT JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan jumlah sekolah yang termasuk program Sekolah Swasta Gratis pada tahun 2026 menjadi 100 sekolah.

Padahal sebelumnya, mereka telah menargetkan jumlah sekolah swasta yang termasuk dalam program ini sebanyak 258 sekolah.

Merespons hal ini, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mendorong agar jumlah sekolah swasta gratis yang dilaksanakan pada tahun 2026 tetap kembali menjadi 258 sekolah.

Baca Juga: Golkar Sambut Positif Rencana Pembangunan ITF, Dukung Pengelolaan Sampah Modern

"Tapi kita akan berusaha supaya tetap kembali kepada 258. Yang 258 itu terdiri dari 214 sekolah gratis, lantas 44 sekolah SLB," ujar Ramly kepada Akurat Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, pihak di Komisi E telah mengurangi menjadi 100 sekolah akibat efesiensi anggaran imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.

Namun, saat ini terdapat anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Bank Jakarta yang belum digunakan sebanyak Rp14,6 triliun. Untuk itu, ia pun meminta anggaran tersebut digunakan untuk program sekolah swasta gratis ini.

Baca Juga: Dukung Bang Zaki Kembali Pimpin Golkar Jakarta di Musda Ke-10, Ramly HI: Sudah Terbukti Tambah Kursi di DPRD dan DPR RI

"Ya saya tetap, kalau disini teman-teman komisi lagi nyisir supaya bikin jadi 100, tambah 100. Tapi saya akan kejar disana dengan uang SILPA yang ada di bank 14,6T. Itu mau ngapain itu? Sementara kepentingan pendidikan, kesehatan diterlantar nggak bisa," tegas Ramly.

"Makanya pemerintah pusat potong kita punya anggaran 14,9 T itu sama dengan uang kita yang taruh di bank. Iya kan? 14,6T kan? Jadi mereka nggak sia-sia dari pemerintah pusat. Soal penyerapan kalian lakukan yang benar," imbuhnya.

Untuk itu, Anggota Komisi E itu pun menegaskan, anggaran SiLPA yang dikumpulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan agar tidak terjadi pengurangan jumlah sekolah dalam program ini.

"Kalau begitu ada disini ada di tim TAPD yang bermain gila. Yang menciptakan Silpa setiap tahun. Akhirnya terkumpul 14,6 T itu. Nah itu buat apa? Itu harus dipakai. Pemerintah pusat harus dipakai. Nah salah satu itu jangan sampai kurangin," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi E menyepakati penambahan sekolah dalam uji coba Program Sekolah Swasta Gratis menjadi 100 sekolah. Sebelumnya menargetkan uji coba di 258 sekolah pada 2026.

Di tahun 2025 ini, sebanyak 40 sekolah swasta mengikuti uji coba, meliputi SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E Muhammad Thamrin usai rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, Kamis (23/10/2025). (*)