DPRD Bakal Panggil Dishub DKI Bahas Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara

AKURAT.CO - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk membahas terkait usulan tarif Transjakarta rute Kalideres - Soekarno Hatta sebesar Rp 5 ribu.

Selain Dishub, kata Ismail, pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan hal ini.

"Ya, udah pasti (dipanggil), leading sectornya Dishub. Nanti pihak-pihak terkaitnya, Transjakarta dan lain sebagainya harus bisa menjelaskan. Dalam waktu dekat, karena memang kemaren kan sudah ada arah ke sana untuk mengoptimalisasi," kata Ismail di Jakarta, Selasa (15/08).

Baca Juga: Resep Masakan Pecel Lele Sambal Tomat, Gurih dan Enak Rasanya

Ismail memaparkan, saat ini pihaknya tengah mengonfirmasi terkait subsidi untuk rute SH1 atau Kalideres - Soekarno Hatta. Dan pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rute baru tersebut.

"Belum (ada kejelasan), saya sedang mengkonfirmasi itu, karena kan nanti terkait subsidi yang diberikan kan, Public Service Obligation (PSO)-nya," ujarnya.

"Kita akan evaluasi secara menyeluruh, tidak parsial. Dalam arti kita liat dulu, ini neednya sebenernya seberapa besar sih? demandnya? ridershipnya, pertumbuhannya seperti apa," sambung Ismail.

Baca Juga: Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara, Jaksa Tak Temukan Alasan Pembenar

Meski usulan tarif tersebut sudah disetujui oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ia mengaku bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait hal itu.

"Belum (ada kajian), karena kita belum rapat khusus tentang ini dalam waktu dekat kita akan adakan. Kita juga belum dengar ya apakah ini diusulkan, karena belom ada paparan langsung," terangnya.

Ismail menuturkan, seharusnya ada komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif terkait hal ini. Supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Baca Juga: Jalani Sidang Tuntutan, Terdakwa Mario Dandy Siap Dengarkan Tuntutan Jaksa

"Nah, itu kita lihat ini masalah koordinasi yang kayaknya perlu ditingkatkan. Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, akhirnya legislatifnya yang disalahkan. Padahal kita belom ada komunikasi," pungkasnya.