Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan Minta Pemprov DKI Genjot Penghijauan untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

AKURAT JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Pemprov DKI menggenjot program penghi­jauan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Salah satunya dengan memperbanyak penanaman pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Politisi Partai Golkar ini op­timistis penghijauan bisa mem­bantu menyerap polutan atau polusi udara.

Baca Juga: Akademisi: Kerugian Lebih Besar di Golkar, Kalau RK ke Pilkada Jakarta

“Karena itu, perlu upaya nyata terhadap kebijakan lingkungan yang berfokus pada pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara secara berkelan­jutan,” kata Judistira dalam keterangannya.

Judistira mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang terus membangun sinergi dengan ber­bagai pihak dalam menghadapi isu pengelolaan lingkungan hid­up.

Terutama soal penanganan polusi udara. Seperti forum Kolaborasi Sosial Skala Besar (KSSB) Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Pengamat: Ridwan Kamil Mending di Jabar, Bisa Jaga Kestabilan Suara Partai Golkar hingga Pemilu 2029

“Kami harap terjalin kerja sama antara lembaga Pemerintah dan pemangku kepentingan lain­nya untuk menyusun rencana dan aksi nyata dalam upaya mencip­takan pengelolaan lingkungan hidup Jakarta yang lebih baik pada 2024-2025,” kata Judhistira.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto tidak menampik kualitas udara Jakarta sedang menurun.

“Pem­prov DKI sudah memiliki lang­kah yang jelas dalam menang­gulangi pencemaran udara. Kita sedang dalam proses menyelesaikan itu,” kata Asep, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Mumpung Tarif Cuma Rp 1, ke Jakarta Fair Kemayoran Naik Transjakarta Aja: Ini Rute yang Bisa Dilewati!

Asep menyebut, pihaknya ter­us melanjutkan upaya menang­gulangi penurunan kualitas udara di Jakarta.

Melalui imple­mentasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Ta­hun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), yang menjadi panduan strategis bagi DLH dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta hingga tahun 2030.

Asep mengatakan, dengan mengikuti langkah yang ditetap­kan SPPU, Jakarta akan lebih te­pat sasaran dalam memperbaiki kualitas udara. Karena melalui SPPU semua penyebab dan solusi sudah dikaji dan terukur.

Menurutnya, langkah-langkah yang sedang dilakukan DLH adalah mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sum­ber-sumber polusi udara di Jakarta.

Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik tentang emisi dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri.

Selain memperketat penga­wasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, DLH DKI Jakarta juga menyiapkan langkah strategis lainnya seperti kerja sama lintas daerah.

Teru­tama dengan daerah aglomerasi Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

“Untuk itu, kami mendorong Pemerintah Daerah di sekitar Jakarta lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta,” tegas Asep.

Terkait penurunan kualitas udara yang terjadi akhir-akhir ini, Asep menjelaskan, hasil analisis model HYSPLIT dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Analisis dilakukan oleh Tim Ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menunjukkan, dalam dua hari terakhir, angin dominan berasal dari arah timur dan timur laut.

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) adalah model yang digunakan untuk mensimulasi­kan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer, sehingga membantu dalam memahami sumber dan dampak polusi udara.

Asep menambahkan, peruba­han perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transpor­tasi publik, bersepeda dan berja­lan kaki untuk mobilisasi jarak dekat, menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara.

“Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kita tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi agar memasang water mist dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan ber­motor di Jakarta,” tegasnya. (*)