Soroti SILPA DKI Capai Rp14,68 Triliun, Legislator Golkar Ramly HI Duga Ada Rekayasa Anggaran

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti terkait tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemprov DKI Jakarta yang mencapai Rp14,68 triliun.

Menurutnya, besarnya SILPA ini memunculkan adanya masalah dalam eksekusi program-program pembangunan, terutama yang diusulkan oleh anggota Dewan.

Ramly menjelaskan, SILPA seharusnya adalah sisa anggaran setelah seluruh program yang telah disetujui, dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Komisi dieksekusi hingga tuntas.

Baca Juga: Politisi Golkar Alia Noorayu Apresiasi Townhall Meeting Pemprov DKI, Dorong Semangat dan Kolaborasi Aparat Wilayah

"Yang kita tahu bahwa SILPA itu atau sisa anggaran jika program mulai dari [instansi] sampai ke provinsi dan masuk ke Banggar dan ke TAPD, setelah ada persetujuan, dibahas dan dieksekusi, sisanya baru SILPA," ujar Ramly beberapa waktu lalu.

Namun, Ramly menilai bahwa banyak program yang diusulkan oleh anggota Dewan tidak dapat dieksekusi karena adanya pembatasan pagu sejak dini, bahkan sebelum program tersebut disetujui dan dibahas lebih lanjut.

Pembatasan ini, menurutnya, terjadi pada tahap pembahasan di Banggar dan saat dikirim kepada Komisi.

Baca Juga: Golkar DKI Jakarta Dukung Pergub Larangan Perdagangan Daging Anjing Demi Kesehatan dan Moralitas

"Tapi bukan dibatasi. Bukan dibatasi pada saat di Banggar dan dikirim kepada Komisi, tapi ini sudah pagunya. Sehingga banyak program yang tidak bisa dieksekusi. Padahal harus dieksekusi dulu sisa anggarannya itu, itu baru namanya SILPA," tegasnya.

Dengan itu, ia pun menduga adanya rekayasa dalam pengelolaan anggaran yang bertujuan agar SILPA tetap terlihat besar setiap tahunnya.

Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program-program yang telah disusun untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau begitu ada sebenarnya rekayasa thing (terkait anggaran), yang SILPA itu harus gede-gede terus. Setiap tahun ada SILPA-nya. Tapi banyak programnya yang diusulkan oleh teman-teman Dewan yang enggak bisa dieksekusi," tukas Ramly.

Anggota Komisi E itu juga mengaku telah berulang kali menyuarakan hal ini namun belum mendapatkan respons dan tindakan nyata.

"Termasuk saya berteriak terus-menerus, tapi tidak pernah juga (terlaksana)," pungkasnya. (*)