WOW! Sisa Anggaran atau SILPA dari APBD DKI Jakarta Tahun 2023 Mencapai Rp 6,54 Triliun

AKURAT JAKARTA - Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan terkait Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Provinsi DKI Jakarta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp 6,54 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/7/2024).

Heru menyampaikan, jumlah Silpa ini berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah APBD DKI 2023 yang telah dihitung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Juga: CATAT! Ini 9 Manfaat Temulawak Bagi Kesehatan, Obat Antikanker hingga Membantu Proses Pemulihan Luka

"Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana telah disampaikan, maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,54 triliun," kata Heru.

Ia menjelaskan, terkait pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%, melebihi rencana yang rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun.

"Mengenai belanja daerah dapat saya laporkan bahwa realisasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp66,77 triliun atau mencapai 92,55% dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun," jelasnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan belanja daerah di antaranya digunakan untuk pelaksanaan program prioritas.

Baca Juga: Kapan Sistem Jalan Berbayar ERP akan Diterapkan di Jakarta? Ini Jawaban Kepala Dishub DKI

Berikut program prioritas:

1. Misi 1: pendidikan, kesehatan, SDM
2. Misi 2: Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), jalan, sampah, SDA, kesejahteraan rakyat
3. Misi 3: aplikasi informatika, kependudukan, pembangunan
4. Misi 4: keanekaragaman hayati
5. Misi 5: pelestarian cagar budaya

Terakhir, ia menjelaskan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 8,89 triliun, yang di antaranya berasal dari SILPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,6 triliun.

"Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT," jelasnya.

Baca Juga: NGERI! Sebanyak 197.054 Anak Indonesia Usia Belasan Tahun Terlibat Judi Online, Total Transaksi Capai Rp 293 Miliar, Diungkap PPATK hingga Tahun 2024

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kalinya," ujar Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit, Kamis (26/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, pemberian opini WTP ini berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dengan berbagai pertimbangan. (*)