Tekan Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI Minta Kendaraan 2400 CC Pakai Pertamax Turbo

AKURAT.CO - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengusulkan agar kendaraan 2400 cc untuk menggunakan bahan bakar jenis pertamax turbo.

Usulan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi polusi udara yang meningkat, sehingga membuat udara ibu kota semakin memburuk.

"Berikutnya kami usulan di Jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," katanya di Istana Negara, Senin (14/08).

Baca Juga: Hangus saat Kebakaran Gandaria City, 80 Pemilik Motor Lapor Polisi,

Dikatakan Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kualitas udara dan emisi yang buruk di ibu kota.

"Antara lain menambah ruang terbuka hijau, dari Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi. Brikutnya kami sudah menanam pohon 216 ribu pohon minimal 3 meter dan pohon lainnya," ungkap Heru.

Sambungnya, sesuai dengan intruksi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait akan mengetatkan uji emisi.

Baca Juga: Disparekraf DKI dan Kemlu RI Gelar Famtrip Promosikan Indonesia ke Internasional

"Bu menteri LHK perintahkan Pemda mengetatkan uji emisi, uji petik, dan aturan sudah ada. Nanti kami tinggal ketatkan di titik tertentu, bekerja sama dengan Dishub dan Polda Metro," terangnya.

Lebih lanjut, Heru menuturkan pihaknya akan mengetatkan izin untuk high rise building atau bangunan berisiko tinggi.

"Kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," paparnya.

Baca Juga: HUT RI ke-78, Tiket Kereta Api Diskon Khusus hingga Rp 78 Juta

Heru pun berharap ke depannya Work From Home dapat doterapkan di berbagai sektor dan kementrian, sebagai salah satu upaya mengurangi polusi.

"WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, nantinya WFH itu 50% - 50% atau 40% - 60% untuk mengurangi kegiatan hari hari di Pemda DKI. Kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," pungkasnya.