Heru Budi Sentil Pejabat Eselon 4 soal Kendaraan Listrik: Ada Uang Transport, Dicicil Dong

AKURAT.CO - Pemprov DKI Jakarta berencana akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal eselon 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan listrik.

Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara yang terus meningkat di ibu kota.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menegaskan bahwa rencana itu hanya bersifat himbauan, tidak diwajibkan.

Baca Juga: Sekolah di Jakpus dan Jaksel PJJ Selama KTT ASEAN, Kasihan Macet

"Dihimbau (beli kendaraan listrik)," singkat Heru di Balai Kota, Kamis (24/08).

Dikatakan Heru, mengingat adanya uang transport untuk ASN, seharusnya mereka mampu membeli kendaraan listrik, setidaknya dengan dicicil.

"Mereka kan sudah ada uang transport, dibeliin cicil dong motor listrik," ujarnya.

Baca Juga: Kendaraan Berat Dilarang Masuk Tol Dalam Kota selama KTT ASEAN, Dishub Surati Kemenhub

Terpisah, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa besaran tunjangan transport ASN tiap tingkatan berbeda-beda.

"Itu (tunjangan transport) kan tergantung dari areal kerja, jadi untuk level provinsi , kemudian ada yg kota dan kecamatan kelurahan," kata Sigit, Rabu (23/08).

Sambungnya, tunjangan transport tersebut diadakan sebagai uang pengganti.

Baca Juga: Dishub Bakal Pasang ETLE Statis di Lenteng Agunga

"Kemudian kenapa (tunjangan transport)? Karena dulu kan kita bicara dorong adalah mendekatkan rumah dengan lokasi pekerjaan, itu yang diberikan sebagai pengganti dari penyediaan kendaraan dinas operasional," papar Sigit.

Dikatakan Sigit, besaran tunjangan transport tersebut bisa mencapai kisaran Rp. 6,5 juta setiap bulannya.

"(Kisaran) Rp. 6,5 juta perbulan," singkatnya.

Senada dengan Heru, dengan adanya tunjangan transport tersebut ASN di lingkungan Pemprov dapat membeli kendaraan listrik.

"Sebenernya gini, temen-temen punya kemampuan, jadi uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," pungkas Sigit.