DPRD Nilai Ego Sektoral Hambat Penanganan Stunting di Jakarta

AKURAT.CO - DPRD DKI Jakarta menilai bahwa penanganan balita dengan permasalahan gizi di DKI Jakarta masih terhambat karena adanya ego sektoral antara Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

“Jadi langkah-langkahnya jajaran eksekutif jangan terlalu ego sektoral. Harus terus bersatu padu antara Dinas dan SKPD yang lain. Kalau stunting di DKI Jakarta terlalu tinggi, berarti Pemerintah DKI tidak bisa menangani serius,” tutur Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sutikno dikutip, Sabtu (02/09).

Kemudiaan, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengatakan, pola penanganan dengan menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas perlu diubah.

Baca Juga: 5 Fitur Kece di Power Point, Pelajar dan Mahasiswa Wajib Tahu!

Dalam hal ini Solikhah menilai, Rukun Warga (RW) yang paling mengetahui persoalan yang dialami warga. 

“Pemerintah DKI harus serius menangani stunting, dalam arti serius harus dimasukan dalam program-program sampai tingkat RW. Karena ujung tongkat dari Pemerintahan itu ya RT dan RW,” ujarnya dikutip, Sabtu (02/09).

Sholikhah juga meminta keseriusan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi secara masif dan menyeluruh, sehingga terwujudnya Jakarta bebas stunting.

Baca Juga: 2500 Personel Dikerahkan Amanakan Laga Persija Vs Persib

“Titik stunting harus menjadi fokus kolaborasi antar dinas dan terutama sebagai penanggung jawab Dinas Kesehatan. Misalnya dari sisi Dinas Kesehatan, anggaran khusus stunting harus ditingkatkan," ungkap Sholikhah.

"Nah inilah sebuah kerja yang harus sungguh-sungguh. Jadi jangan penanganan masalah itu sebatas sektoral saja,” lanjutnya.

Sementara, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengaku siap melakukan sinergi lintas SKPD terutama untuk pemerataan pemberian PMT. 

Baca Juga: Pria Nekat Lompat dari Fly Over Jatipulo, Tewas Gak?

“Jadi yang akan dikelompokkan fokus dalam penanganan stunting di Dinas Sosial ada, di Dinas Pendidikan ada, dan Dinas Kesehatan itu sendiri,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data bantuan sosial di situs stunting.jakarta.go.id hingga bulan Juli 2023 masih ada 39.793 balita tercatat memiliki permasalahan gizi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan jumlah 39.793 balita dengan permasalahan gizi tersebut terdiri dari 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita gizi buruk, dan 22.823 balita stunting.

“Dalam pencegahannya kami sudah memberikan TTD (Tablet Tambah Darah) pada anak usia sekolah, ANC (Antenatal Care) ibu hamil minimal enam kali per kehamilan, memonitor tumbuh kembang anak, melakukan imunisasi lengkap, dan melakukan PMT penyuluhan di Posyandu (Pos pelayanan terpadu),” tandasnya.