Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Tegas Menolak: Mau Balik Lagi ke Zaman Orde Baru? Di Situ Banyak Kongkalikong

AKURAT JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD bisa saja terdapat kongkalikong antar berbagai oknum anggota DPRD.

"Kita cuma lihat deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga: Kapan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Digelar? Ini Bocoran dari Ahmad Dhani, Bakal Disiarkan Langsung Oleh RCTI

Ahok juga mennyebut sistem kepala daerah dipilih DPRD itu sama saja kembali ke zaman Orde Baru.

"Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita pernah mengalami zaman orde baru," kata Ahok.

Pada zaman Orde Baru, masyarakat tidak diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Karena kepala daerahnya dipilih melalui DPRD, yang diajukan oleh pemerintah pusat.

"Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, dirinya pernah mengalami zaman Orde Baru, di mana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini sangat merugikan rakyat.

"Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya," pungkasnya.

Baca Juga: Prediksi Skor Vietnam vs Thailand Besok Malam, di Leg Pertama Final Piala AFF 2024: Duel Sengit Dua Raksasa ASEAN

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pihaknya menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

"Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh," kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil menjelaskan, proses pemilihan ala konvensi itu dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh yang layak menjadi kepala daerah.

Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

Baca Juga: INGAT! Sheila On 7 bersama RAN, Vierratale, hingga GME Bakal Meriahkan Buzz Youth Fest di Surabaya pada 25 Januari 2025, Cek Lokasinya di Sini

"Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah," jelasnya. (*)