Ahmed Zaki: Karakteristik Jakarta Perlu Jadi Pertimbangan dalam Penyusunan Aturan Pemilu 2029

AKURAT JAKARTA – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menilai karakteristik Jakarta yang berbeda dengan daerah lain perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi maupun desain penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Hal itu disampaikan Zaki dalam Rapat dan Forum Konsolidasi antara DPD Golkar DKI Jakarta dengan KPU DKI Jakarta di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Menurut Zaki, Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga memiliki tantangan tersendiri dibandingkan provinsi lain.

Baca Juga: Buka Musda Golkar Jakarta Pusat, Ahmed Zaki Iskandar Minta Jadikan Percontohan se-DKI Jakarta

"Masyarakat DKI Jakarta ini sangat khusus sekali. Di mana dengan total populasi yang tinggi, padat, dan kepadatan penduduk yang densitinya itu 16.000 per kilometer persegi," kata Zaki.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat Jakarta memiliki karakter yang berbeda dengan provinsi lain seperti Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar, namun didukung wilayah yang jauh lebih luas.

"Ini juga menjadi catatan tersendiri, berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Seperti Jawa Barat, memang banyak populasinya tapi luas wilayahnya pun juga sangat luas," ujarnya.

Selain kepadatan penduduk, Zaki juga menyoroti struktur pemerintahan Jakarta yang tidak memiliki DPRD di tingkat kota maupun kabupaten sebagaimana daerah lain di Indonesia.

Menurut mantan Bupati Tangerang dua periode itu, kondisi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun regulasi penyelenggaraan pemilu ke depan.

"Dan DKI ini kemudian tidak punya daerah otonom di tingkat dua. Kota/kabupatennya enggak ada DPRD-nya," katanya.

Zaki menilai berbagai kekhususan Jakarta itu perlu dibahas lebih lanjut bersama KPU dan para pemangku kepentingan agar aturan yang diterapkan pada Pemilu 2029 dapat mengakomodasi kondisi ibu kota secara tepat.

"Seyogianya memang kelihatan sedikit sederhana nih, tapi juga tidak terlalu sederhana ataupun serumit yang kita bayangkan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, forum konsolidasi dengan DPD Golkar merupakan bagian dari program roadshow KPU ke seluruh partai politik di Jakarta.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus menghimpun masukan dari para peserta pemilu.

"Ini kan program KPU ya, mau roadshow ke partai-partai politik dalam rangka konsolidasi kelembagaan. Yang pasti kita di sini meminta masukan atas pelayanan-pelayanan yang kami berikan selama pelaksanaan pemilu, dan kira-kira masukannya untuk pemilu ke depan seperti apa," ujar Wahyu.

Sebelumnya, DPD Golkar DKI Jakarta menerima kunjungan KPU DKI Jakarta dalam rangka forum konsolidasi kelembagaan.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membuka ruang komunikasi terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya serta pembahasan berbagai opsi penyempurnaan regulasi menjelang Pemilu 2029. (*)