Fraksi Golkar DKI Dorong Sekolah Gratis, Basri Baco: Bisa Jadi Kado Indah dari Pj Gubernur

AKURAT JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Basri Baco, menyambut baik Pemprov DKI mengusulkan sekolah gratis di Jakarta.

Program tersebut telah menjadi rekomendasi dari Komisi E DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkannya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA," kata Basri Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Bantu Menyukseskan Pilkada 2024

Menurutnya, implementasi program ini akan menjadi lompatan besar bagi rakyat Jakarta dan potensial menjadi warisan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta," ujar Baco.

Baco juga memastikan bahwa program ini sedang dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, dengan keyakinan bahwa alokasi anggaran yang mencapai Rp 80 triliun lebih setiap tahun akan mendukung eksekusi program sekolah gratis.

Baca Juga: Gagal Rebut Juara Ketiga di Piala Asia U-23, Bang Zaki Tetap Apresiasi Timnas Indonesia dan Menyebut Prestasinya Sudah Luar Biasa

Sekolah gratis ini, menurut Baco, akan menyasar satuan pendidikan swasta dengan grade C dan D serta sekolah negeri, sambil tetap memperhatikan aturan zonasi dan lainnya.

Dalam menghitung dana yang diperlukan, Baco menjelaskan bahwa estimasi awal dari Komisi E sekitar Rp 4 triliun turun menjadi kurang dari Rp 1 triliun setelah kajian lebih lanjut, menjadikannya lebih mudah untuk direalisasikan.

Namun, Baco menekankan pentingnya implementasi bertahap, dengan harapan program ini bisa menyeluruh pada tahun 2026, sehingga masyarakat tidak mampu di sekolah swasta tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka.(*)