Siap Cair Awal Tahun! Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos 2025, Siapkan NIK mu Untuk Lihat Apakah Kamu Sebagai Penerima Bansos?

AKURAT JAKARTA - Pemerintah melalui Kementrian Sosial (kemensos) akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025.

Beberapa bansos tahun 2025 diprediksi akan cair pada awal tahun mendatang.

Bansos 2025 direncanakan akan menyasar kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Baca Juga: Kabar Baik! Bansos PKD Tahap 4 untuk Warga Jakarta Sudah Cair Sebesar Rp 900.000, Begini Cara Ngeceknya

Berikut beberapa bansos yang diperkirakan akan cair pada awal tahun 2025 mendatang:

1. Makan Siang Bergizi

Program makan siang gratis menyasar pada siswa PAUD hingga SMA yang akan dimulai pada 2 Januari 2025 mendatang.

2. PBI JK

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42 ribu per orang per bulannya.

Baca Juga: Kabar Baik, Bansos KJP Plus dan KJMU Tahap II Sudah Bisa Cair secara Bertahap, Cek Besarannya di Sini

3. Bansos BPNT

Awal tahun 2025, bansos BPNT diprediksi akan cair yang menyasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan renta.

4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan ini menyasar pada siswa yang terancam putus seolah karena faktor ekonomi.

Peserta penerima bansos berusia 6 hingga 21 tahun untuk menamatkan pendidikan sekolah.

Baca Juga: Begini Cara Mudah Mendaftar Bansos BPNT 2025, Bisa Cair Bantuan Rp 2,4 Juta

5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos PKH diberikan kepada ibu hamil, anak sekolah, lansia hingga disabilitas berat yang berupa uang tunai.

Lalu bagaimana cara cek penerima bansos 2025?

- Buka laman web cekbansos.kemensos.go.id
- Input data diri yang sesuai meliputi nama, NIK hingga alamat
- Klik cari
- Jika nama muncul dalam daftar penerima berati Anda siap mendapatan bansos 2025

Baca Juga: Catat! Satu Langkah Mudah Mendapat Bansos PKH 2025, Dapatkan Bantuan Hingga Rp3 Juta

Cara mendaftar menjadi penerima bansos 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Wajib

Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen wajib untuk mendaftar.

2. Datang ke Kantor Desa Atau Kantor Kelurahan Setempat

Temui petugas untuk menyampaikan keperluan mendaftar bansos dari pemerintah lalu petugas akan memberi formulir pendaftaran yang harus di isi sesuai dengan KTP atau KK dan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah selesai, kembalikan formulir kepada petugas berikut dengan dokumen wajib KTP dan KK.

Baca Juga: Bagaimana Cara Jadi Penerima Bansos Tahun 2025? Ternyata Mudah, Cukup Siapkan KTP dan KK

 

3. Musyawarah Desa (musdes)

Forum ini digelar dan diikuti oleh kepala desa, jajaran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pendamping PKH, tokoh masyarakat, dan perwakilan RT dan RW untuk membahas dan menyepakati usulan bansos dan DTKS.

Beberapa aspek yang dimusyawarahkan adalah mencocokkan data calon penerima bansos dengan data yang ada di Dinas Sosial, menilai kebutuhan dan kelayakan calon penerima bansos,
mendengarkan aspirasi terkait bansos, dan menyepakati usulan yang akan diajukan untuk verifikasi lebih lanjut.

Baca Juga: Sudah Cair Dana Bansos BPNT dan PKH Desember 2024, Begini Cara Cek Daftar Penerimanya Bisa Pakai HP

4. Proses Verifikasi Data Lapangan

Setelah disepakati hasil musdes, pihak desa akan melakukan verifikasi data guna melihat kelayakan penerima bansos.

Pihak desa akan mencocokan data yang sudah diserahkan dan melihat langsung pada kenyataan di masyarakat.

Hasil proses verifikasi ini sangat penting dan menjadi penentuan apakah bisa dilanjutkan ke Dinas Sosial.

Baca Juga: 4 Bansos yang Cair Bulan November dan Desember Setelah Pilkada 2024, Berikut Besaran Dana yang Diterima

5. Pelaporan ke Dinas Sosial

Hasil verifikasi data dari desa akan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk proses selanjutnya.

Setelah data diterima, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data yang dikirim valid dan benar adanya.

Setelah semuanya cocok dan sesuai, Dinas Sosial akan melaporkan data tersebut ke bupati atau wali kota setempat.

 

Baca Juga: Simak Jadwal Terbaru Pencairan Bansos PKH Sampai BPNT yang Ditunda Hingga Pilkada 2024 Selesai

6. Penetapan oleh Kementerian Sosial

Setelah semua proses dilakukan, maka data akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (*)