Makin Serius, China Ancam Negara-negara yang Lakukan Negosiasi Tarif ke AS

AKURAT JAKARTA- Ramainya negara yang lakukan negosiasi dengan Amerika terkait kebijakan tarif impor, membuat China mengambil langkah tegas.
Dimana baru-baru ini, pemerintah China mengeluarkan peringatan kepada negara yang telah melakukan negosiasi karena dianggap merugikan kepentingan negaranya.
China melalui Kementerian Perdagangannya menegaskan bahwa mereka akan melakukan tindakan balasan apabila itu terjadi hingga merusak kepentingan mereka.
Baca Juga: Alasan QRIS dan GPN Terus Disorot Dalam Kebijakan Tarif Impor AS
"Tiongkok dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan," tutur kementerian perdagangan Tiongkok dikutip dadi CNBC.
Ancaman ini diberikan sebagai upaya tegas pemerintah China terhadap AS yang dianggap menyalahgunakan kebijakan tarif terhadap semua mitra dagangnya hingga memaksa semua pihak terlibat negosiasi resiprokal.
China dalam hal ini juga memperingatkan AS, apabila perang tarif ini terus berlanjut maka perdagangan Internasional akan kembali ke hukum rimba.
Baca Juga: Tarif Impor RI Naik Jadi 47 Persen Tertinggi Se-ASEAN, Ini Dampaknya Bagi Indonesia
Dengan kata lain, Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan semua negara demi membela keadilan dan kejujuran internasional.
Sementara itu, presiden Tiongkok Xi jinping telah membalas tarif AS dan memberlakukan tarif sebesar 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika.
Bahkan China juga sudah mulai membatasi ekspor mineral penting mereka dan memasukannya kedalam daftar hitam.
Baca Juga: Poin Usulan Indonesia ke AS Saat Negosiasi Tarif Trump
Dan kini, sejak Trump memberlakukan tarif tersebut, China meningkatkan perdagangan dengan Asia Tenggara yang saat ini menjadi mitra dagang regional terbesar Tiongkok. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









