Wali Kota Bekasi Bersama Ketua Kadin Resmikan SPPG Jatibening Baru, Kelola Program MBG Melalui Yayasan Garuda

AKURAT JAKARTA - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, bersama Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Jatibening Baru, Pondokgede, pada Sabtu (17/1/2026).

Dapur SPPG ini menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agenda strategis pemerintah pusat yang menyasar anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan.

Di lapangan, dapur SPPG bekerja seperti pabrik skala kecil: memilih bahan baku, mengolah makanan, hingga mendistribusikannya ke penerima manfaat.

Baca Juga: Cuma 100 Jutaan! Suzuki Carry Pick Up 2026 Punya Tampang Garang Ala Triton, Mesin 97 HP Tangguh & Kapasitas Bak Luas Buat Cari Cuan

Bukan dapur konvensional, melainkan unit layanan yang menuntut standar higienitas, keamanan pangan, dan manajemen logistik.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi bangsa,” kata Wali Kota Bekasi dalam sambutannya.

Pemerintah kota, kata Tri Adhianto, mendukung kolaborasi pemerintah daerah, Kadin, yayasan, dan masyarakat dalam menjalankan program MBG tersebut.

Karena itu, Tri mengingatkan bahwa dapur SPPG tidak boleh dijalankan seperti dapur komunitas berbasis swadaya. Ia ingin memastikan mata rantai produksi makanan steril dari risiko.

“Kita tidak ingin ada kelalaian. Mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi harus benar-benar sesuai standar,” katanya.

Baca Juga: Prediksi Skor Augsburg vs Freiburg di Bundesliga, 18 Januari 2026: Misi Kemenangan Ganda Tuan Rumah

Wali Kota Tri Adhiyanto juga menyebut jika dikelola baik, dapur SPPG dapat membuka peluang ekonomi di tingkat kelurahan.

Apa yang disampaikan Wali Kota Bekasi ini bukan tanpa alasan. Sebab, program MBG di beberapa daerah sempat dikritik karena mutu makanan.

Mulai dari temuan soal bahan baku yang tak seragam, kompetensi tenaga pengolah yang belum terstandarisasi, hingga kasus keracunan makanan.

Pemerintah pusat belakangan menerbitkan pedoman teknis, termasuk standar penyimpanan cold chain, rotasi stok, hingga pelatihan tata boga berbasis gizi.

Yang menarik dari dapur SPPG di Jatibening Baru ini bukan hanya jenis layanannya, tapi juga model organisasinya.

Dapur itu dioperasikan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dengan menggunakan wadah yayasan.

Baca Juga: Prediksi Skor Aston Villa vs Everton di Premier League, 18 Januari 2026: Ujian Berat The Toffees di Villa Park

Ketua Kadin Kota Bekasi yang juga Ketua Yayasan Garuda Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, menyebut skema itu sebagai bentuk respons dunia usaha terhadap program MBG.

“Kami merespons program MBG karena sifatnya nasional dan mulia. Mekanismenya melalui yayasan, sehingga kami membentuk Yayasan Garuda Kota Bekasi untuk ikut menyukseskan program ini,” ujarnya.

Model ini memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyokong layanan sosial, tetapi juga membuka pertanyaan lanjutan soal tata kelola, akuntabilitas, dan distribusi manfaat ekonomi.

Ruslan mengurai tiga manfaat keberadaan dapur SPPG. Pertama, manfaat sosial berupa penyediaan makanan bergizi gratis. Kedua, manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pemanfaatan aset menganggur.

“Lokasi dapur SPPG Jatibening Baru memanfaatkan rumah milik mitra yang sebelumnya tidak digunakan. Satu dapur dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan seluruhnya berasal dari masyarakat setempat,” katanya.

Baca Juga: Libur Panjang Isra Miraj 2026, Pemprov DKI Siagakan Ribuan Personel Gabungan di Sejumlah Titik Wisata

Model ini secara tak langsung menghidupkan ekonomi lingkungan, dari pemasok bahan baku, jasa tenaga kerja, hingga logistik transportasi.

Penggunaan aset privat sebagai dapur publik lewat skema Yayasan, menempatkan program ini dalam zona yang membutuhkan pengawasan transparansi anggaran dan skema kontraktual.

"Apalagi program MBG ini digulirkan secara nasional dengan anggaran tak kecil," katanya.

Satu persoalan klasik pada program nasional adalah gap antara desain pusat dan implementasi daerah. Ruslan mengakui dapur SPPG masih dalam tahap adaptasi.

“Sebagai program baru, pelaksanaan MBG masih membutuhkan konsolidasi dan koordinasi lintas sektor,” katanya.

Ia menyebut regulasi sudah lebih ketat, terutama terkait bahan baku dan proses memasak.

“Ini penting, demi menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat,” ucapnya.

Baca Juga: Geger, Harimau Sumatera Muncul di Jalan Perusahaan Kawasan Taman Nasional Zamrud

Program MBG sendiri menjadi salah satu ikon kebijakan pemerintahan nasional, banyak disejajarkan dengan program makan siang gratis di negara lain, dari India hingga Brasil.

Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membangun dapur produksi, rantai distribusi, serta pengawasan mutu. (*)