Politisi Golkar Sardy Wahab Desak Pembangunan Rumah Korban Bencana Aceh Dikelola Desa

AKURAT JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab, meminta pemerintah pusat untuk mengubah pola penyaluran bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana di Aceh.

Dia menilai, pelibatan perangkat desa dan masyarakat secara langsung akan jauh lebih efektif dan transparan dibandingkan menyerahkannya kepada pihak ketiga.

Sardy menyoroti rencana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 60 juta per unit bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

Baca Juga: Politisi Golkar Sardi Wahab Dampingi Mendagri Percepat Pemulihan Bencana di Aceh

Menurutnya, skema swakelola oleh warga adalah kunci agar kualitas bangunan sesuai dengan harapan.

"Pengelolaannya sebaiknya diserahkan kepada kepala desa dan melibatkan warga kampung. Hal ini penting agar penggunaan anggaran bisa diawasi bersama oleh masyarakat setempat," kata Sardy dalam keterangannya.

Langkah ini diusulkan Sardy bukan tanpa alasan. Berkaca pada pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004, banyak rumah yang dibangun oleh kontraktor dinilai tidak layak dan tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan.

Baca Juga: Politikus Golkar Dorong Edukasi Inklusif untuk Meredam Potensi Tawuran Antarwarga

"Kuat dugaan di masa lalu biaya pembangunan hanya separuh dari nilai bantuan yang dialokasikan. Kita tidak ingin kekecewaan masyarakat terulang kembali di tengah duka bencana ini," tegas Sardy yang merupakan putra asli Aceh Tengah ini.

Dorong Pemulihan Ekonomi Petani Bencana di wilayah Aceh Tengah, khususnya di Kecamatan Bintang, tidak hanya menghancurkan puluhan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup. Lahan kopi dan cabai milik warga dilaporkan hancur diterjang arus.

Oleh karena itu, Sardy mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan stimulan bagi para petani guna memulihkan roda perekonomian keluarga. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan dan pasokan listrik harus menjadi prioritas utama.

"Jalur darat adalah urat nadi masyarakat. Alat berat dan pasokan solar harus segera disiagakan di lokasi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya.

Sebagai wujud nyata kepedulian, Fraksi Golkar bersama elemen di DPRD DKI juga terus bergerak menggalang donasi kemanusiaan guna meringankan beban para korban bencana di wilayah Sumatra. (*)