Kawasan Pasar Palmerah Masih Semrawut, Gubernur Pramono Bakal Tata Ulang Tiru Kesuksesan Stasiun Cikini

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Barat.

Hal tersebut menyusul kondisi kawasan yang kembali semrawut akibat angkot ngetem dan pedagang berjualan sembarangan.

Penataan ini akan meniru model yang sukses diterapkan di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, termasuk pembukaan akses pejalan kaki yang lebih aman.

Baca Juga: Sempat Melonjak Jelang Ramadhan, Gubernur Pramono Pastikan Harga Cabai Turun Tanpa Intervensi Pemprov

"Kami segera melakukan perbaikan seperti di Cikini. Di Palmerah itu orang untuk ke stasiun sebagian masih harus lompat pagar. Persis seperti yang kemarin kita selesaikan di Cikini," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perbaikan akses menjadi kunci agar arus warga yang keluar masuk stasiun tidak lagi terhambat dan kawasan pasar dapat tertata lebih rapi.

Pemprov juga telah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemilik area stasiun Palmerah.

Baca Juga: Viral Dugaan Pungli Satpol PP ke Pedagang, Gubernur Pramono: Tidak Segan Saya Bebas-Tugaskan!

"Problemnya, stasiun itu milik KAI. Jadi kami harus bekerja sama. Apa yang kami lakukan di Cikini—membangun pelican cross dan akses yang tertib—itu akan menjadi model penataan Palmerah," jelasnya.

Selain akses, Pemprov juga menargetkan penertiban angkot dan kendaraan lain yang selama ini kerap ngetem secara sembarangan di depan pasar dan sekitar stasiun. Penertiban ini akan dilakukan paralel dengan penataan fisik kawasan.

"Kalau aksesnya sudah dibenahi, angkot dan sebagainya tidak bisa ngetem sembarangan lagi," tegas Pramono.

Sebelumnya, Pramono semoat menyatakan akan menertibkan kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Barat, sebagai bagian dari komitmen penataan ruang kota.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan bersifat seremonial, melainkan tindakan nyata untuk memperbaiki ketertiban kawasan.

"Saya termasuk orang yang tidak mau hal yang bersifat seremonial. Saya ingin hal yang lebih nyata dan untuk itu saya akan tertibkan," kata Pramono, Sabtu (14/2/2026). (*)