Legislator Golkar Farah Savira Dorong Beasiswa LPDP Versi Jakarta yang Tepat Sasaran dan Wajib Kembali Mengabdi

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menilai program beasiswa mirip LPDP yang digagas Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di ibu kota.

Namun, ia menegaskan bahwa penerapannya harus benar-benar tepat sasaran dan belajar dari polemik LPDP nasional yang tengah ramai diperbincangkan.

"Program LPDP khusus Jakarta ini sangat baik. Kita wajib dukung teman-teman yang ingin melanjutkan studi, baik S1 maupun S2, agar kualitas SDM kita semakin baik," ujar Farah kepada Akurat Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar Alia Laksono Pastikan Warga Tak Sendirian Hadapi Perubahan Administrasi Pascapemekaran Wilayah

Ia mengingatkan agar Jakarta tidak mengulang persoalan yang sempat muncul dalam pengelolaan LPDP nasional.

Untuk itu, terdapat beberapa poin yang ia tekankan sebagai prasyarat penting dalam skema beasiswa versi Jakarta tersebut.

Farah menilai prioritas beasiswa perlu diarahkan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam negeri.

Baca Juga: Sampah di Pasar Induk Kramat Jati Capai 200 Ton Per Hari, Komisi B DPRD DKI Minta Sistem Pengolahan Berbasis Pupuk Dipercepat

Selain mendorong peningkatan kualitas SDM, kebijakan ini juga sekaligus menjadi dukungan terhadap perguruan tinggi nasional.

"Prioritaskan penerima beasiswa yang di dalam negeri. Kita juga perlu meningkatkan kualitas kampus-kampus kita," katanya.

Untuk pembiayaan studi luar negeri, Anggota Komisi E itu menegaskan adanya beberapa faktor yang wajib diperhatikan ketat.

Di antaranya mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga, rekam jejak prestasi, serta kualitas kompetensi calon penerima.

"Kalau mau beasiswa luar negeri, kita harus lihat apakah keluarganya prasejahtera, bagaimana prestasinya, dan kualitas pendidikan atau skill yang dimilikinya," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan kompetensi, termasuk kemampuan bahasa. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyediakan program persiapan seperti kursus bahasa Inggris atau kelas persiapan lainnya bagi calon penerima.

Farah menegaskan bahwa penerima beasiswa harus diwajibkan kembali dan mengabdi di Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan. Ia menyarankan Pemprov menyiapkan skema penempatan kerja yang jelas.

"Kita fokuskan agar mereka betul-betul bisa kembali lagi ke Jakarta dan mengabdi. Perlu disiapkan tempat khusus di BUMD, dinas, atau lembaga lain untuk penempatan mereka selama lima tahun, atau skema mirip 2N+1 seperti LPDP," tukasnya. (*)