Legislator Golkar Ramly HI Curhat ke DPR RI: Pemotongan DBH Rp15 Triliun Hambat Sekolah Gratis dan Modernisasi RS DKI

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengeluhkan kepada anggota DPR RI dan MPR RI terkait dampak pemotongan anggaran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp14,997 triliun atau hampir Rp15 triliun terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keluhan itu disampaikannya dalam forum yang dihadiri perwakilan DPR RI dan MPR RI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia mengatakan, efisiensi anggaran membuat DPRD dan Pemprov DKI harus kembali menyusun skala prioritas, padahal Jakarta tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Sebelum SDN 09 Kebayoran Lama Roboh, Legislator Golkar Ramly HI Ternyata Sudah Warning 22 Sekolah Rusak

"Jakarta ini ingin membangun pelayanan yaitu rumah sakit yang terbaik. Kita ingin menarik Rp160 triliun sampai Rp170 triliun yang keluar dari penduduk Indonesia ke negara tetangga. Jadi kita perbaiki rumah sakit-rumah sakit, perbaiki sekolah yang sudah disampaikan, sekolah gratis," ujar Ramly.

Namun, menurut dia, upaya tersebut terkendala setelah anggaran DKI dipangkas hampir Rp15 triliun.

"Bersamaan anggaran dipotong Rp14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong," katanya.

Di sektor pendidikan, Ramly menuturkan masih terdapat sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung dalam program sekolah gratis. Kondisi itu terjadi karena daya tampung sekolah yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI bersama DPRD telah memulai program sekolah swasta gratis pada 2025 dengan menggandeng 40 sekolah. Program tersebut kemudian diusulkan diperluas menjadi 258 sekolah pada 2026.

Namun, dari usulan tersebut hanya 103 sekolah yang disetujui sehingga perluasan program belum mampu memenuhi kebutuhan.

"Kita kejar terus, tapi anggaran sudah dipotong," ucapnya.

Ramly juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, sekolah luar biasa masih perlu ditambah agar pelayanan pendidikan lebih optimal.

Selain pendidikan, Ramly mengatakan Pemprov DKI juga tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembenahan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Ia mencontohkan peresmian layanan eksekutif Kanaya di RSUD Cengkareng sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang mampu bersaing dengan rumah sakit di Singapura, Malaysia, maupun Thailand.

Meski demikian, ia menilai pengembangan layanan tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran, terutama untuk pengadaan peralatan medis.

"Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan," tukas Ramly. (*)