Legislator Golkar Farah Savira Minta Pemprov Pastikan Perubahan APBD 2026 Tak Pangkas Anggaran Pendidikan

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menegaskan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 tidak boleh mengurangi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).

Farah mengatakan, Jakarta memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar dibandingkan sebagian besar daerah di Indonesia. Karena itu, menurutnya, kualitas pendidikan di Ibu Kota seharusnya mampu menjadi rujukan.

Baca Juga: Farah Savira Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Partai Golkar Jakarta Selatan Periode 2025-2030

"Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa penyesuaian APBD tidak boleh mengurangi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak," kata Farah dalam rapat tersebut.

Meski demikian, Farah menyoroti masih adanya sejumlah persoalan pendidikan di Jakarta.

Di antaranya keterbatasan daya tampung sekolah negeri, kebutuhan rehabilitasi gedung sekolah, ketimpangan fasilitas antarwilayah, ketepatan sasaran bantuan pendidikan, hingga peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Fraksi Golkar pun meminta Pemprov DKI menjelaskan apakah terdapat pembangunan atau rehabilitasi sekolah yang mengalami pengurangan maupun penundaan dalam Perubahan APBD 2026.

Selain itu, Farah meminta penjelasan mengenai wilayah yang masih mengalami kekurangan daya tampung sekolah negeri serta kepastian pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang kondisinya telah dilaporkan masyarakat dan DPRD.

"Apakah pembaruan data penerima KJP dan KJMU telah dilakukan tanpa menghambat siswa yang benar-benar membutuhkan? Mohon penjelasan," ujarnya.

Farah juga mengapresiasi pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis yang dinilai menjadi salah satu solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri di DKI Jakarta.

Namun, Anggota Komisi E itu meminta Pemprov DKI memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program tersebut.

Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait kriteria pemilihan sekolah swasta yang dilibatkan, besaran kuota siswa di setiap wilayah, serta efektivitas integrasi program dengan penerima KJP Plus.

"Fraksi Golkar mengapresiasi telah direalisasikan bersama program Sekolah Swasta Gratis sebagai solusi nyata atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri di DKI Jakarta,” kata Farah.

Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang memiliki risiko terhadap keselamatan peserta didik.

Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan sekolah baru di wilayah yang masih mengalami kekurangan daya tampung, memperkuat integrasi data KJP dan KJMU, serta memberikan perhatian kepada sekolah swasta yang menampung masyarakat berpenghasilan rendah.

Farah menekankan, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada besaran anggaran maupun penyaluran bantuan.

"Pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari besarnya anggaran. Ukuran keberhasilannya adalah apakah anak Jakarta benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses," pungkasnya. (*)