Legislator Golkar Andri Santosa Tegaskan Ukuran Keberhasilan BUMD DKI Tak Cuma Soal Bisnis

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menegaskan bahwa pertumbuhan bisnis semata tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Andri usai Rapat Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran BUMD DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, kinerja BUMD tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya aset, pendapatan, maupun aktivitas usaha yang dijalankan.

Baca Juga: DBH Rp11,2 Triliun Belum Dibayar, Legislator Golkar Dimaz Raditya Dorong Jakarta Perkuat Kemandirian Fiskal

"Yang lebih penting adalah apakah perusahaan mampu tumbuh secara sehat, dikelola dengan tata kelola yang kuat, semakin mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi Jakarta," kata Andri.

Andri mengatakan, BUMD memiliki dua peran penting yang harus berjalan secara bersamaan. Selain dituntut sehat sebagai sebuah korporasi, BUMD juga harus mampu hadir sebagai instrumen pembangunan daerah.

Karena itu, ia mendorong adanya ukuran yang jelas terhadap setiap dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada BUMD, termasuk melalui penyertaan modal.

"Dalam rapat evaluasi kinerja BUMD, saya mendorong agar setiap penyertaan modal dan dukungan pemerintah memiliki target serta ukuran manfaat yang jelas," ujarnya.

Menurut Andri, pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui sejauh mana investasi daerah yang digelontorkan kepada BUMD mampu memberikan dampak bagi pembangunan Jakarta.

Ia menilai keberhasilan BUMD pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan perusahaan secara internal, tetapi juga nilai yang mampu dikembalikan kepada daerah dan masyarakat.

"BUMD harus mampu menjawab dua hal sekaligus, sehat sebagai korporasi dan hadir sebagai instrumen pembangunan daerah," tegasnya.

Anggota Komisi B itu pun berharap evaluasi terhadap kinerja BUMD DKI ke depan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan perusahaan.

Tata kelola yang kuat, kemandirian perusahaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta juga harus menjadi perhatian utama.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMD bukan hanya seberapa besar perusahaan tumbuh, tetapi seberapa besar nilai yang kembali kepada Jakarta dan masyarakat," pungkas Andri. (*)