Tak Hanya Pemprov DKI, WFH Akan Diterapkan di Semua Kementrian

AKURAT.CO - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut bahwa penerapan work from home (WFH) akan diterapkan di semua kementerian.

Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21 Agustus," kata Heru.

Baca Juga: 3 Oknum Polisi Ditangkap, Terlibat Dugaan Terorisme Karyawan KAI

Heru menghadiri Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/07).

Heru memaparkan, WFH diterapkan bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI yang tidak bersentuhan langsung akan diterapkan selama dua bulan, mulai dari 21 Agustus mendatang.

"Kalau saya (WFH) bagi yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, rumah sakit dan sekolah tidak (WFH)," paparnya.

Baca Juga: Pj Gubernur DKI hingga Gubernur Jabar Geruduk Kantor Luhut, Ada Apa?

Selain itu, Heru menuturkan bahwa pihaknya akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di ibu kota selama pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta pada 5-7 September mendatang.

"PJJ itu tidak (selama 2 bulan), kecuali nanti di tanggal 5-7 September," pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan menteri kabinet Indonesia maju, serta dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Bukannya Upacara HUT RI, 10 Pelajar Tawuran di Setiabudi, Ditangkap Polisi KJP Dicabut

Sejumlah kepala daerah dan menteri yang hadir, diantaranya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kemudian, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suyudi Ario Seto, Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.